JPIC Keuskupan Ruteng Ajak Umat Lihat Hutan sebagai Saudara, Bukan sebagai Sumber Hidup

LABUAN BAJO, INAKORAN

Komisi JPIC (Justice, Peace, and Integrity of Creation) dan Komisi Pariwisata dan Budaya Keuskupan Ruteng mengajak Umat Katolik untuk beralih dari pandangan yang menganggap hutan sebagai sumber hidup ke hutan sebagai saudara.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi JPIC, RD. Marten Jenarut dalam diskusi kelompok tertutup di Paroki Rekas, Kevikepan Labuan Bajo, Keuskupan Ruteng pada Jumat, 22 April 2022.

Diskusi tertutup itu diselenggarakan dalam rangka merayakan Hari Bumi dan menyukseskan program pariwisata holistik 2022, yang diinisiasi oleh Komisi Pariwisata dan Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) Keuskupan Ruteng.

Diskusi yang mendalami makna ekologi khususnya hutan dan mata air dalam perspektif kebudayaan Manggarai dan Laudato Si itu juga dihadiri oleh Ketua Komisi Pariwisata dan Budaya, Rm Ino Sutam Pr dan para utusan para tua adat dan kaum muda dari Paroki Rekas, Paroki Noa, Paroki Werang dan Paroki Nunang.

Baca juga

Resmikan Sambungan Air Bersih di Gendayakan, Warga: Semoga Puan Jadi Presiden

"Dalam rangka hari bumi internasional dengan tema besar Invest in Our Planet, JPIC yang membidangi pastoral lingkungan hidup mengumpulkan kelompok masyarakat adat, tua-tua adat termasuk komunitas orang muda untuk membahas dan mencermati serta mengajak  semua pihak mengambil sikap untuk peduli secara serius dalam mengelola isu lingkungan hidup," kata RD Marthen Jenarut di Rekas, Sabtu 23 April 2022.

Lebih lanjut, Romo Marten menjelaskan tiga hal yang menjadi rekomendasi dari diskusi dan aksi penaman pohon di Rekas dan empat paroki lainnya.

Pertama, masyarakat diharapkan mengubah cara pandang terhadap lingkungan hidup, khususnya hutan dan air, yaitu dari cara pandang yang melihat hutan sebagai sumber hidup kepada hutan sebagai saudara.

Baca juga

Ingin Anak Anda Hidup Sederhana? Lakukan Ini Dari Sekarang

Dengan memandang lingkungan hutan dan air sebagai saudara, ada kewajiban moral untuk memeliharanya.

Hal kedua yang mencul dalam diskusi yaitu lingkungan hidup ternyata bukan hanya urusan pemerintah. Urusan lingkungan hidup juga menjadi tanggung jawab masyarakat adat. Mereka menyiapkan sanksi-sanksi untuk pihak-pihak tertentu yang merusak hutan dan mata air.

Ketiga, gerakan menanam pohon diharapkan membuat orang dipanggil dan disadarkan untuk tidak hanya mengambil hasil dari alam tetapi juga menanam, memulihkan kondisi-kondisi kritis hutan dan sumber-sumber air.