Kemabrata Sesalkan Tindakan Camat Komodo yang Larang Masyarakat Olah Tanah Adat

LABUAN BAJO, INAKORAN

Camat Komodo, Yohanes Rinaldo Gampur mendatangi lokasi tanah adat milik Kesatuan Masyarakat Adat Mberata (Kemabrata) di Desa Macang Tanggar, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (19/5/2022).

Kedatangan camat dan rombongannya itu dinilai aneh oleh masyarakat adat di tempat itu. Pasalnya, camat meminta warga setempat untuk berhenti mengolah lahan pertanian di tanah adat tersebut.

“Kami, warga masyarakat Adat Mberata, merasa heran dan aneh dengan kedatangan Pak Camat Komodo itu bersama Satpol PP dan Kapolsek Labuan Bajo, tanpa didampingi Kepala Desa Macang Tanggar,” ungkap Neri Jewaru, salah satu toko adat Kemabrata.  

Lebih lanjut Neri mengatakan bahwa camat datang tanpa ada informasi kepada warga yang dikunjungi. Awalnya mereka mengira, kedatangan camat tersebut hanya untuk blusukan.

Baca juga

Aksi 10 Juta Pohon Bernilai Terapi Kejut

Akan tetapi, dugaan itu salah. Saat itu, camat meminta warga untuk tidak lagi mengelola atau mengerjakan lahan pertanian yang tengah digarap masyarakat.

“Pak Camat Komodo ini minta kami tidak mengerjakan tanah yang sudah dan sedang kami kelola dengan menanam sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman lainnya.”

Neri mengisahkan bahwa saat itu camat mengatakan bahwa tanah yang dikerjakan oleh Kemabrata merupakan tanah yang sedang bermasalah.

Baca juga

Indonesia Kehilangan Tokoh Besar Dalam Bidang Toleransi

Padahal menurut Neri dan warga Kemabrata, tanah ulayat itu sama sekali bukanlah tahan sengketa dan mereka tidak bermasalah dengan pihak manapun terkait tanah tersebut.

“Itu tanah hak ulayat Kemabrata yang telah dibagi-bagikan dan diserahkan kepada warga masyarakat adat.”  

“Tidak ada sengketa dengan pihak manapun. Tetapi anehnya Pak Camat ini tiba-tiba datang dengan Satpol PP dan Kapolsek dan mengatakan bahwa tanah yang dikerjakan warga Kemabrata itu bermasalah dan minta kami untuk tidak mengerjakan tanah itu. Ini ada apa?”