Kenapa Dedi Mulyadi Menyala Memimpin Jawa Barat?

Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik dan sosial keagamaan 

JAKARTA, INAKORAN

Kenapa Dedi Mulyadi Pasca dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat makin "menyala" di ruang publik dibanding kepala daerah lain (Gubernur, Bupati, Walikota) yang dilantik serentak bersama se Indonesia oleh Presiden Prabowo di Halaman Istana Merdeka (26/2/2025) ?

Jawabannya simpel. Dedi Mulyadi memimpin "daerah" Jawa Barat dengan terobosan kebijakan yang "bernyali" dan  menghentak hentak kesadaran publik, tidak tersandera prosedur dan tidak happy dengan formalisme seremonial.

BACA: 

BBNI 2M25 Raih Laba Bersih +8,3% YoY

Itulah kekuatan kepemimpinan "Psychological Striking Force", mengutip diksi (Alm) Prof Nurcholish Madjid. Kekuatan kepemimpinan politik yang digerakkan "daya pukul psyikholigis" untuk menghentakkan kesadaran bersama tentang bernegara yang rasional dan bertumpu di atas maslahat publik.

Ia tidak tersandera kepentingan elektoral sesaat untuk merawat citra politik, tidak terbebani oleh kepentingan basis pendukungnya untuk diakomodasi dalam "slot slot" komisaris dan direksi di puluhan BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat kecuali meletakkannya dalam kerangka maslahat publik.

Ia begitu percaya diri menapak jalan resiko politik - hanya dalam rapat singkat mengambil kebijakan besar, yaitu  "pemutihan" tunggakan pajak dan denda kendaraan dalam periode tertentu, sebuah hentakan kebijakan melampaui effect teritorial daerah yang dipimpinnya, menggema di seluruh Indonesia.

Pertanyaan lanjutannya apakah Dedi Mulyadi memainkan irama politik "pencitraan" dengan terobosan kebijakan dan gerak cepat tindakan "turun ke bawah" langsung ke area problem "banjir" dan problem sosial lainnya?

Politik (suka tidak suka) dalam teori "Political Language" Noam Chomsky, seorang intelektual "penentang arus mainstream"  adalah tentang "citra". 

Citra dapat dikreasi oleh kepalsuan fatamorgana politik untuk meraih basis populisme elektoral secara pragmatis dengan tampilan "kulit luar" ramah dan "glowing" dibungkus "skincare" plastik politik. 

Di sisi lain "citra" bisa lahir dari pergulatan intelektual dengan out put keberanian bertindak secara politik. Semua gagasannya baik yang mengundang pengkritik maupun menghadirkan pendukung selalu tampil secara "powerfull".

Izul Fatah, Direktur lembaga survey "Citra Komunikasi"' LSI Deni JA memberikan testimoni tentang kepemimpinan politik Dedi Mulyadi di sebagaimana dikutip "kompas com" (17/2/2025) sebagai berikut :

"Keunggulan KDM tidak hanya terletak pada kebiasaannya turun ke lapangan untuk mendengar, mengecek dan mencari solusi atas berbagai persoalan sosial, lebih dari itu ia juga memiliki gagasan, terobosan dan kebijakan yang berani selama semuanya ditujukan untuk kepentingan rakyat", tulis Izul Fatah.

Profesor Burhanudin Muhtadi, Direktur Eksekutif lembaga survey "Indikator Politik" melalui riset media sosial menyimpulkan Dedi Mulyadi adalah figur "role model" kepala daerah dengan "tune" positif dalam persepsi publik, sekali lagi, melampaui basis teritorial daerah yang dipimpinnya, Jawa Barat. 

Kuncinya menurut Burhanudin terletak pada keberanian memulai dari keteladanan dirinya misalnya dalam hal efisiensi ia memangkas "kemewahan protokoler" untuk dirinya dalam alokasi anggaran -;selain ia kuat dalam gagasan, cepat dalam terobosan dan memiliki kemampuan taktis dalam teknokrasi politik.

Model kepemimpinan politik di atas jelas tidak lahir dari proses pencitraan instan dalam popularitas dan elektabilitas lalu menjadi "kepala daerah" melainkan bertumbuh bersamaan dalam tiga variabel lain, yakni integritas (jujur), tidak miskin intelektualitas dan "power of influencer", wibawa dan pengaruh.

Dalam kitab "Sirah Nabawiyah", ditulis  Ibnu Hisyam, kepemimpinan politik dengan kualifikasi diatas bersandar pada kekuatan sifat sifat dasar kepemimpinan : Siddiq, amanah, tabligh dan Fathonah, yakni integritas, akuntabel, public speaking dan mahir dalam adaptasi tantangan ekosistem sosial.

Kepemimpinan politik yang dijiwai empat elemen dasar itulah dalam ilustrasi H. Agus Salim, seorang diplomat legendaris kebanggaan Indonesia  dalam bahasa Belanda disebut "Leiden is lejden", pemimpin adalah "jalan menderita, jalan solusi dan jalan melayani.

Itulah seorang pemimpin, itulah seorang "kepala daerah", inspirator, dan lokomotif penggerak gerbong perubahan prilaku, mindset dan "trend setter", jalan penuntun masa depan yang memuliakan martabat dan harga diri warga yang dipimpinnya.

Pertanyaan pamungkasnya apakah Dedi Mulyadi dengan tipologi kepemimpinan politik di atas akan menjadi "rising star" dalam dinamika kontestasi pilpres dalam pemilu 2029 ?

Tentu terlalu dini untuk menjawab pertanyaan di atas meskipun perbincangan di ruang ruang media sosial tentang kepemimpinan Dedi Mulyadi telah menjadi "trend" lintas provinsi dan makin menyedot perhatian publik.

Tugas kita mengawalnya secara kritis di jalan "istiqomah" kepemimpinan politik yang maslahat,  setidaknya ia bisa menjadi "standart" kepemimpinan bagi bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk, tidak sekedar "selfi selfi" dan "flexing" sosial, jauh dari maslahat publik.