KTP Sakti, Cara Mengatasi Semua Masalah Dengan Satu Kartu

Program KTP Sakti pasangan Ganjar-Mahfud, merupakan inovasi kebijakan dengan menyatukan seluruh data (single ID) dan menyatukan seluruh kondisi sosial ekonomi seseorang dalam satu identitas sosial ekonomi rakyat.

Dalam siaran pers Tim Pemenangan Nasional (TPN) Senin (18/12), dijelaskan bahwa KTP Sakti merupakan salah satu program unggulan pasangan Ganjr-Mahfud. Program ini dilatarbelakangi hasil survei, yang memotret persoalan pokok yang dihadapi rakyat saat ini.  
Berdasarkan survei, saat ini rakyat dihadapkan dengan beberapa masalah, seperti tingginya biaya hidup, kenaikan harga kebutuhan hidup, pengangguran dan korupsi. Banyak bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah, tetapi salah sasaran, karena data penduduk yang tidak valid yang tersebar di sejumlah kementerian.

Menurut Ganjar-Mahfud, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatasi masalah ini, sebab hal itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 mengamanatkan pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  

Selanjutnya, pasal 34 menyebutkan, fakir miskin dan anak terlanatr dipelihara oleh negara. Kemudian pasal 27 menyebut: Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan amanat UUD 1945 itu, Ganjar-Mahfud bergerak cepat untuk mewujudkan Indonesia unggul, Indonesia yang lebih sejahtera, dengan cara mempercepat terwujudnya kemakmuran dan keadilan rakyat.

KTP Sakti adalah salah satu cara mempercepat terwujudnya kemakmuran. KTP Sakti menyatukan 11 kartu yang telah ada pada Presiden Jokowi yaitu: Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah (KSM), Kartu Pra Kerja, Kartu Tani, Kartu Nelayan, Kartu UMKM, Bantuan Langsung Tunai, dan Program Keluarga Harapan.

Selain memudahkan urusan, KTP Sakti juga merupakan sarana memerangi korupsi. Digitalisasi yang menyatukan data lintas kementerian, merupakan langkah jitu memerangi korupsi karena dapat menghilangkan potensi pungutan liar di berbagai institusi. KTP Sakti juga akan menghilangkan potensi korupsi di bidang pangan dan kebutuhan bahan pokok.

KTP Sakti tidak mengharuskan seseorang mengganti KTP yang ada, karena hanya peningkatan dari KTP sebelumnya. Semua urusan terintegrasi melalui kebijakan satu data dan koneksi digital lintas kementerian.

Menpan RB Abdullah Azwar Anaz, saat ini sedang memimpin digitalisasi kebijakan berbasis satu data untuk mempercepat dan memastikan pelayanan publik kepada warga negara berjalan secara langsung, terintegrasi dan tepat sasaran.

Kebijakan satu data penduduk yang terintegrasi, telah terbukti mampu memerangi kemiskinan di beberapa negara seperti: Inggris, Tiongkok, Australia dan India.

Berdasarkan pengalaman negara-negara tersebut, kita bisa mengatakan bahwa digitalisasi bukan masalah teknologi, tetapi kemauan politik (political will). Pasangan Ganjar-Mahfud memiliki political will untuk merealisasikan semua itu.

Jika Ganjar-Mahfud memenangi Pilpres 2024, mereka akan membentuk satu Kementerian khusus yaitu Kementerian Digital yang khusus menangani program digitalisasi nasional yang berbasis satu data (single ID) untuk setiap warga negara.