Mahfud Ajak Masyarakat Untuk Memilih Pemimpin yang Tidak Menyalahgunakan Kekuasaan

Capres nomor urut tiga Mahfud Md mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak menyalagunakan kekuasaan, pada Pilpres 14 Februari 2024.

“Karena itu mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai pemberian personal, karena itu adalah milik negara," tandasnya.

Ajakan tersebut disampakan Mahfud, menanggapi pertanyaan anak muda Semarang, Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan “Tabrak Prof!”, Selasa (23/1), terkait banyaknya pejabat publik yang tampak tidak netral dalam proses Pilpres saat ini.

“Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan,” katanya mengawali pertanyaan.

“Kami generasi mudah butuh kepastian. Berkaitan statement sore tadi Pak Ganjar (Pranowo, calon Presiden nomor urut 3) menyarankan Prof Mahfud agar terhindar dari conflict of interest, beliau menyarankan Prof Mahfud untuk mundur saja dari kabinet. Kami ingin ketegasan sikap Prof Mahfud,” ujarnya.

Mahfud sendiri selalu berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

“Tapi upaya percontohan itu tidak berhasil,” ucapnya.

Karena itu, Mahfud memutuskan akan mengundurkan diri, dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik.  Mahfud lantas mengajak peserta Tabrak Prof! Untuk mengingat apa yang disampaikannya seusai Debat ke-4.

Sebelumnya di Kendal, Jawa Tengah, Ganjar memang menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam), untuk menjaga pemilu agar berlangsung jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.