Mahfud MD  Prihatin:   20 Ribu Masyarakat Adat Tak Bisa Ikut Pemilu Gegara Tak Punya KTP

Jakarta, Inako

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memunculkan keprihatinannya terhadap nasib puluhan ribu masyarakat adat yang terancam tidak dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi pada 14 Februari 2024 mendatang. Hal ini dikarenakan absennya Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kalangan masyarakat adat.

Dalam Debat Cawapres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1/2024), Mahfud MD mengungkapkan bahwa sekitar 20 ribu anggota masyarakat adat di Kalimantan Timur tidak memiliki hak untuk memilih karena tidak memiliki KTP. Dia juga membuka tabir terkait alasan mengapa masyarakat adat tersebut tidak memiliki KTP.

BACA JUGA:  Charta Politika : Ganjar-Mahfud Punya Peluang Besar Masuk ke Putaran Kedua

"Perhatikan, saat ini ada sekitar 20 ribu masyarakat adat di hutan-hutan Kalimantan Timur yang tidak dapat memilih karena tidak memiliki KTP," ungkap Mahfud MD.

Pasangan Calon Presiden  Ganjar Pranowo itu  menambahkan bahwa alasan masyarakat adat tidak memiliki KTP adalah karena mereka tinggal di hutan negara. Ironisnya, aturan negara melarang adanya penduduk di kategori hutan tersebut.

BACA JUGA: Yenny Wahid Sayangkan Debat Cawapres Abaikan Substansi dan Etika

"Sedangkan masyarakat adat telah tinggal di kawasan itu puluhan tahun. Mengapa tidak memiliki KTP? Karena dikatakan mereka tinggal di hutan negara, padahal mereka telah menetap di sana puluhan tahun," paparnya.

Mahfud MD menegaskan komitmennya terkait solusi hukum untuk masyarakat adat dengan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat yang terhenti sejak tahun 2014.

BACA JUGA:  Driver Ojol Se-DKI Jakarta Deklarasi Dukungan Kepada Ganjar-Mahfud

"Tentang RUU Masyarakat Hukum Adat akan masuk dalam program dan visi kami. Meskipun tertahan sejak 2014, kami akan menjalankannya," tegas Mahfud.