Menkeu Jelaskan Pentingnya Kepercayaan Publik dalam Mengatasi Pandemi Covid-19

Jakarta, Inako

Membangunkan kepercayaan publik sangat penting dalam situasi saat ini. Ini supaya negara juga mendapatkan dukungan dan kerjasama dari masyarakat karena penanganan Covid-19 erat hubungannya dengan dukungan dari masyarakat itu sendiri.

BACA JUGA:

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 Disetujui untuk Disahkan Menjadi Undang-Undang         

 Jalin Sinergritas TNI-Polri, Kapolda Kaltara Terima Kunjungan Inspektur Koarmada II

Simak juga video Ansy Lema anggota DPR RI asal NTT

Hal itu ia katakan saat menjadi salah satu panelis dalam acara “Governors’ Seminar: Developing Asia Beyond the Pandemic” yang merupakan rangkaian dari Pertemuan Tahunan Asian Development Bank (ADB) yang ke-53, secara virtual pada Jumat (18/09).

“Bentuk dukungan dan Kerjasama dari masyarakat itu bisa berupa kedisiplinan mereka dalam memakai masker, menjaga jarak fisik, dan mereka selalu patuh dalam menjaga protokol kesehatan. Jadi, ketaatan publik masyarakat itu sangat penting dan ketidaktaatan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk,” ujar Menkeu.

Menkeu mengatakan cara membangun kepercayaan publik yang pertama adalah tranparansi. Transparansi itu berupa keterbukaan informasi penanganan Covid-19 di masyarakat, termasuk data jumlah spesimen pemeriksaan, data jumlah pasien terkonfirmasi positif, serta data pelayanan dan perawatan kesehatan bagi para pasien.

Lalu yang kedua adalah akuntabilitas dari penggunaan dana penanganan Covid-19. Publik harus mengetahui berapa alokasi anggaran negara untuk menanganinya, dan dialokasikan untuk apa saja belanja negara tersebut.

Yang ketiga, faktor utama dalam membangun kepercayaan publik adalah mengenai peningkatan kualitas data. Data penduduk memegang peranan penting saat ini. 

Menkeu mengakui bahwa untuk membangun suatu sistem data yang komplit dan komprehensif tidak mudah, apalagi Indonesia adalah negara besar dan terdiri dari banyak pulau. Namun dengan adanya data yang bisa melacak  setiap nama, alamat dan nomor akun setiap penduduk, maka hal tersebut akan lebih memudahkan pemerintah dalam penyaluran program jaring pengaman sosial.