Menteri Teten Masduki Minta BNI Dukung Pembiayaan UMKM Lokal

Semarang, Inako

Pemerintah akan terus memberikan keberpihakan nyata bagi eksistensi produk UMKM di pasar nasional menghadapi ancaman serbuan produk-produk asing.

Pertanyaan ini disampaikan Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki pada acara BNI UMKM Festival 2023, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (8/8).

BACA JUGA: Beda Pandangan Faisal Basri dan Jokowi Soal Hilirisasi Nikel di Indonesia

Dalam kesempatan ini Teten meminta perbankan nasional meningkatkan pembiayaan UMKM di sektor produksi untuk memperkuat kapasitas dan kualitas produk, sehingga produk-produk UMKM mampu menguasai pasar dalam negeri.

"Karena, di situlah letak kelemahan UMKM kita, yaitu kurang mendapat dukungan pembiayaan di sektor produksi," kata Teten Masduki.

Teten mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat pasar lokal dibanjiri produk dari luar negeri.

"Kita harus mempermudah UMKM untuk mendapat akses pembiayaan perbankan agar semakin kompetitif. Jangan sampai produk luar begitu mudah masuk ke pasar nasional. Kita bela terus produk UMKM," tegas Teten.

BACA JUGA: Kunjungi METI, Menteri Teten Dorong Penguatan Kerja Sama UMKM Indonesia-Jepang

Ia juga menambahkan, pada tahun ini pemerintah telah mengalokasikan Rp450 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.

"Sekarang pemerintah sudah bikin kebijakan Rp100 juta tanpa agunan, harapannya perbankan dapat menjalankan program ini dengan baik, sehingga UMKM tidak lagi kesulitan mengakses pembiayaan," tegas Menteri Teten.

Oleh karena itu, MenkopUKM berharap perbankan tidak lagi menggunakan skema agunan fisik (aset), melainkan Credit Scoring dalam menyalurkan kredit UMKM.

Credit scoring merupakan sistem penilaian kelayakan calon peminjam menggunakan beberapa metriks tertentu. Contohnya seperti jumlah kredit yang pernah dimiliki, kepemilikan beban kredit, dan seberapa sering menunggak pembayaran.

BACA JUGA: Indonesia Siap Bekerja Sama Dengan Jepang di Bidang Pengolahan Hasil Ikan

Menurut Teten, skema Credit Scoring sudah saatnya diterapkan perbankan di Indonesia. Terlebih saat ini, sudah sekitar 145 negara sudah menerapkan skema tersebut dan tidak lagi mewajibkan agunan aset bagi UMKM.

"Seharusnya, Credit Scoring bisa segera diberlakukan," kata Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Retail Banking BNI Putrama Wahju Setyawan menegaskan bahwa BNI memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kapasitas UMKM melalui program KUR.

"Setelah naik kelas, ada layanan kredit lain, yaitu BNI Wirausaha bagi pelaku UMKM. Sehingga, kapasitas usahanya semakin besar lagi," kata Putrama.

Menurut Putrama, pascapandemi diharapkan kinerja UMKM kembali meningkat melalui perluasan pasar hingga ke tingkat global.