Pakar Hukum : Presiden Jokowi Harus Buktikan Netralitas

JAKARTA, INAKORAN

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Surabaya Dr. Mohammad Syaiful Aris mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk membuktikan kata-katanya sendiri, bersikap netral pada Pilpres 2024. 

“ Netral harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku termasuk tidak menggunakan kewenangan atau fasilitas pada pejabat untuk menguntungkan calon tertentu.” kata Syaiful saat dihubungi hari ini (9/11).

Sebagai seorang presiden, kepala negara, Jokowi tidak bisa bersikap seenaknya.  Presiden di Indonesia karena menganut sistem presidensial maka melekat 2 jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

“ Sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif pemerintah sehari hari, sementara sebagai kepala negara perlu menjalankan fungsi simbol negara termasuk bersifat netral di dalamnya.” jelas Syaiful. Jadi netralitas yang selama ini digaung-gaungkan, jangan sampai sekedar ‘lip service’. 

Sebelumnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu bertajuk 'Mewujudkan Pemilu Berintegritas' yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Presiden mengingatkan semua pihak untuk tidak mengintervensi jalannya Pemilu 2024. "Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat sangat sulit," kata Presiden Jokowi.

Jelang Pemilu, terlebih dalam laga Pilpres 2024, Syaiful mengingatkan lagi prinsip LUBER Pemilu.”  Asas penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam pasal 22E UUD NRI yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta periodik serta penyelenggaraan harus dilakukan oleh suatu sistem yang independen dan mandiri,” tegas Syaiful. 

Pada akhir bulan lalu, Presiden Jokowi mengumpulkan Pj. Kepala Daerah di Jakarta.Dia mengingatkan agar para kepada daerah bersikap netral. "Jangan sampai memihak, itu dilihat loh. Hati-hati, bapak dan ibu dilihat, mudah sekali kelihatan kalau bapak dan ibu memihak," kata Presiden Jokowi.

“ Bapak-ibu semuanya dievaluasi ‘kan setiap tiga bulan? Yang evaluasi Mendagri. Tapi saya, evaluasi saya harian. Begitu bapak-ibu semuanya mereng-mereng (tidak netral), saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki.” imbuh Jokowi.

Menariknya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni masuk dalam tim kampanye nasional Prabowo-Gibran.