PDIP: Bahas Makan Siang di Rapat Kabinet Jokowi Ingin Tunjukan Skenario Pemilu Sudah Selesai

Jakarta, Inakoran

PDIP mengkritik pembahasaan program makan siang gratis oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Kabinet Jokowi.  Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kritiyanto, menilia bahwa inisiatif tersebut seolah-olah membentuk scenario bahwa pemilu sudah selesai, dan Prabowo Subianto ditetapkan sebagai calon presiden terpilih.

BACA JUGA: Update Real Count KPU: Data Masuk 77 Persen, Prabowo-Gibran Makin Tak Terkejar

Hasto mengungkapkan keheranannya atas pembahasan makan siang gratis oleh pemerintahan Jokowi, mengingat Prabowo belum resmi terpilih, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saja memulai proses rekapitulasi. Menurutnya, tindakan ini mencoret etika dan aspek hukum penyelenggaraan negara.

"Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara," ujar Hasto, di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Sebelumnya, pemerintah telah memulai pembahasan program-program dari presiden terpilih untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025. Salah satu program ikonik yang dibahas adalah makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan Prabowo-Gibran.

BACA JUGA: Relawan AMIN dan Ganjar-Mahfud Gulirkan Gerakan Tolak Kecurangan Pilpres 2024

Menanggapi hal ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyatakan perlunya membahas program ikonik untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pasca-pemerintahan Jokowi. Namun, Suharso menegaskan bahwa pembahasan ini masih tahap awal dan rincian lebih lanjut akan ditetapkan setelah KPU mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," jelas Suharso.

BACA JUGA: Jadi Jenderal Bintang Empat, Prabowo: Kayaknya Berat ya … 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga turut memberikan pandangan, menyebutkan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berlangsung, dengan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara. Bulan depan, pemerintah akan menentukan program prioritas, sejalan dengan pengumuman resmi presiden baru oleh KPU.