Pemerintah dan BI akan Kendalikan Inflasi Mulai dari Daerah

Inakoran

Tuesday, 23-01-2018 | 22:46 pm

MDN
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution [ist]

Jakarta, Inako

Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) merupakan terobosan yang sangat penting dan strategis untuk menjaga stabilisasi inflasi (harga). Karena itu pemerintah bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) untuk membentuk TPID di seluruh Indonesia tahun ini. Dari 541 daerah kabupaten, kota, dan provinsi, tinggal 21 daerah yang belum memiliki TPID.

Pemerintah mengharapkan dengan terbentuknya TPID di seluruh daerah,  maka harga bisa dikendalikan mulai dari daerah yang merupakan sumber inflasi selama ini. Menurut Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) Tjahjo Kumolo, 21 daerah tersebut rata-rata berada di Indonesia bagian timur. Itu pula yang selama ini menyebabkan inflasi di Indonesia Timur selalu di atas rata-rata nasional.

[caption id="attachment_17279" align="alignright" width="515"] Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo [ist][/caption]Seperti diketahui, pada Desember lalu, inflasi bulanan secara nasional hanya 0,71%. Namun, inflasi sejumlah daerah seperti Jayapura mencapai 2,28%, Merauke 0,97%, Ternate 1,29%, dan Tual 1,54%. Mendagri mengklaim pembentukan TPID yang dimulai sejak 2008 efektif mengendalikan inflasi. Sebab sebelum tahun 2008, inflasi tahunan cenderung di atas 5%. Bahkan tahun 2005, inflasi tahunan menembus 17,11%.

Apalagi menurut Tjahjo, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sangat bergantung dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, untuk pengendalian inflasi, peran daerah sangat diperlukan. "Daerah harus care. Bahwa pertumbuhan nasional akan semakin baik kalau daerah baik," kata Tjahjo usai rapat TPID di BI, Senin (22/1).

Untuk menyelesaikan pembentukan TPID, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri diminta terjun langsung ke daerah. "Daerah yang belum ada TPID ada di wilayah timur, misalnya Papua. Ini karena masalah geografis, sinergi, inovasi. Kami minta Bangda terus mendorong Pemda terkait," jelas Tjahjo.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah membidik tingkat inflasi yang kian rendah setiap tahun. Tahun lalu, inflasi ditargetkan di level 4% plus minus 1%. Mulai tahun ini turun menjadi 3,5% plus minus 1% dan tahun 2020 menjadi 3% plus minus 1%.

Untuk mencapai itu, Darmin menegaskan, harus dibantu dari daerah. Pasalnya, sumber inflasi yang besar adalah dari harga bahan pangan di daerah. Itu terlihat dari inflasi sepanjang 2017 yang secara umum sebesar 3,61%, namun inflasi bahan makanan mencapai 1,26%. Tahun ini, bahan pangan diperkirakan menyumbang inflasi besar karena sejumlah komoditas sedang naik harga, seperti beras, cabai, hingga daging ayam.

KOMENTAR