Pemerintah Kaji Serius Format Terbaik Untuk Gantikan Ujian Nasional

Jakarta, Inako
Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang melakukankan kajian secara serius format terbaik untuk menggantikan ujian nasional (UN).
Wacana penghapusan ujian nasional sesungguhnya telah lama diperdebakan para pakar dalam berbagai forum, namun pemerintah belum bisa mewujudkan wacana itu karena belum menemukan format yang baku untuk menggantikan hal itu.
Wacana itu kembali digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Dalam kaitan itu, Kemendikbud masih melakukan kajian sebelum keputusan penghapusan ujian nasional itu diambil.
"Itu (penghapusan UN) yang sedang kami kaji. Ditunggu kabarnya," ujar Nadiem kepada wartawan di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, akhir pekan lalu.
Nadiem mengaku pihaknya tengah fokus dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada sektor pendidikan. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo dalam lima tahun ke depan. Salah satu langkah peningkatan kualitas SDM adalah dengan deregulasi dan debirokratisasi. Dengan langkah tersebut dia berharap terwujud kemerdekaan dalam belajar hingga merdeka untuk lembaga, guru serta murid-muridnya.
Calon wakil presiden Sandiaga S Uno juga menyampaikan gagasan penghapusan ujian nasional saat memaparkan visi dan misinya pada debat calon presiden/wakil presiden beberapa waktu lalu.
Terkait wacana Kemendikbud, sejumlah kalangan meminta kementerian itu memperhitungkan betul efektivitas penghapusan UN bagi peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air.
"Arahan Presiden untuk ciptakan link and match antara sistem pendidikan kita dan apa yang dibutuhkan dunia industri dan lain-lainnya, untuk mencapai hal itu adalah deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan. Makanya platformnya kita sebut merdeka belajar, merdeka untuk lembaga, guru, dan murid-mahasiswa. Ini step pertama," ujar Nadiem.
Nadiem mengaku, saat ini, pihaknya sedang melakukan penyederhanaan kurikulum. Menurutnya, hal itu dilakukan agar kurikulum bisa beralih ke kompetensi dan bukan menghafal informasi.
"Terpenting peningkatan kualitas SDM pendidik, baik vokasi maupun unit pendidik dalam SD-SMA karena itu kunci dari fokus aktivitas kita dan mengarah pada pelatihan, peningkatan, dan penyederhanaan hidup seorang pendidik. Benar-benar fokus di situ," jelasnya.
Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim menegaskan, FSGI mendukung wacana evaluasi UN. Kendati demikian dia melihat penghapusan UN tidak bisa dilakukan langsung tahun depan, sebab sudah ada jadwal yang telah ditetapkan. "Sosialisasi dan Permendikbud tentang UN 2020 sudah keluar," katanya.
Satriwan menyebutkan ada tiga hal yang melatarbelakangi evaluasi. Pertama, pola UN yang diskriminatif di mana semua anak diuji dengan soal yang sama. Padahal belum semua kondisi pendidikan di sekolah sama dan sekolah memiliki sarana-prasarana dan mutu yang sama. Kedua, masalah kedudukannya. Menurutnya, dengan sudah ada sistem zonasi dalam pendaftaran siswa baru, UN sejatinya tidak diperlukan.
Dan ketiga yang harus dievaluasi adalah tujuan dan fungsi UN. Menurut Satriwan, selama ini UN hadir untuk mengukur kualitas pendidikan, padahal pendidikan itu sangat luas. “Jika hanya melalui UN, itu sangat parsial mengukurnya. Terlebih pengujiannya hanya melalui empat mata pelajaran saja,’’ katanya. Satriwan menjelaskan, FSGI sudah lama menolak adanya UN.
TAG#Nadiem makarim di hotel ritz karton kemarin
192058230
KOMENTAR