Petisi Politik UGM, Awal Kekalahan Paslon 02?

JAKARTA, INAKORAN.COM 

Oleh: H. Adlan Daie [Pemerhati politik dan sosial keagamaan]

Petisi politik Civitas Akademik (Para guru besar) Univesitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta terhadap Jokowi yang dipandang telah menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi (30/1/2024) dalam proyeksi politik hari-hari ke depan akan menjadi "faktor" bagi kemungkinan kekalahan Paslon 02.

Paslon 02, yakni pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 di-back up full kekuasaan politik Jokowi dengan daya topang 30% oligarki ekonomi yang berdiri di belakangnya menurut Boy Thohir, kakak  Erick Thohir, tim sukses Paslon 02.

UGM Jogjakarta punya jejak historis. Tahun 1998 jatuhnya Soeharto dimulai dari "long march" protes UGM dan rakyat Jogjakarta terhadap rejim Soeharto lalu diikuti secara bergelombang universitas-universitas lain di Indonesia.

Kini petisi politik UGM terhadap Jokowi, almamater di mana Jokowi berasal, kembali hadir mendesak dan "menuntut" Jokowi kembali ke koredor demokrasi.

Baca juga: Prabowo: Hampir Semua Survei Sebut Kita Menang Satu Putaran

Hampir pasti akan diikuti gelombang protes dari Universitas-universitas besar lain di Indonesia bersama kekuatan masyarakat sipil pro demokrasi dan mahasiswa.

Dalam konstruksi di atas potensi kekalahan Paslon 02 yang kuat dalam data survey pilpres 2024 bukan karena kekuatan perlawanan politik pasangan AMIN atau Ganjar-Mahfud tapi momentum bangkitnya perlawanan rakyat diwakili kaum intelektual dan mahasiswa yang makin tumbuh dan kuat.

Di sinilah ruang kemungkinan bagi Paslon AMIN atau Paslon Ganjar-Mahfud dalam merebut  momentum peluang memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

Perebutan elektoral harus diletakkan dalam frame isu perlawanan rakyat terhadap oligarkhi konglomerat dan penyelematan demokrasi terhadap politik dinasti.

Baca juga: Demo di Depan Istana, Connie Meminta Presiden Jokowi Ikut Langkah Mahfud Md

Demokrasi bukan soal konsepsi tentang teknis "pemilihan"  dalam kontestasi politik elektoral.

Demokrasi adalah prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama dalam konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam sistem politik demokratis selalu tumbuh perlawanan rakyat atas watak kekuasaan yang cenderung "attakasur" (Al qur'an), berlebih lebihan, bernafsu kotor hendak "memenjarakan" kebebasan pikiran rakyat dan cenderung  mengancam pihak pihak yang berpotensi menjadi rival politiknya.

Dalam konteks itulah fenomena petisi politik UGM di atas tidak hadir di ruang hampa.

Baca juga: Netizen Menilai Tuntutan Apdesi Saat Demo di DPR Tidak Masuk Akal

Ia hadir sebagai jawaban atas praktek kekuasaan politik yang menyimpang dari prinsip prinsip odemokrasi karena demokrasi bukan soal apakah penguasa tidak melanggar "aturan" formalistik.

Soeharto dulu jatuh tidak satu pun "aturan" formal negara yang dilanggarnya tapi defisit etika dan moralitas dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara memantik perlawanan rakyat terhadapnya.

Berkali-kali sejarah politik modern memberi kesaksian betapa back up politik yang dibangga-banggakan rontok karena keangkuhan dan prilaku "binatangisme" kuasa politiknya.

Inilah momentum politik bagi Paslon AMIN atau Paslon Ganjar-Mahfud untuk memenangkan kontestasi pilpres 2024.

Di sisi lain "warning" bagi Paslon 02. Alih alih penggelontoran bermacam macam "bansos" bisa mengantarkannya ke kursi Presiden justru bisa menjadi "senjata makan tuan". Ambyaaaaar!!!!