Netizen Menilai Tuntutan Apdesi Saat Demo di DPR Tidak Masuk Akal

Netizen merespon beragam tuntutan para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks DPR/MPR RI, Rabu, 31 Januari 2024 lalu. Sebagian menilai tuntutan tersebut bukan untuk kepentingan masyarakat desa, tetapi untuk diri sendiri. Selain itu, isi tuntuan di demo itu juga dinilai tidak masuk akal.

Saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR, dua hari lalu, para kepala desa menuntut DPR segera mengesahkan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014, mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat, yakni lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. 

Revisi tersebut mencakup perpanjangan masa jabatan kepala desa dan perubahan porsi dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2024.

Dalam orasinya, Apdesi menuntut masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dengan 3 periode. Artinya, seorang kepala desa bisa memimpin selama 27 tahun.

Para netizen menganggap, tuntuan tersebut tidak masuk akal. Mereka juga menilai, para kepala desa itu bukan hendak memperjuangkan kesekjahteraan mashyarakat desa, tetapi kesejehateraan keluarganya sendiri.