JAKARTA, INAKORAN

Kendala KIB Tidak Sebesar Koalisi Lain Dinamika internal Koalisi Indonesia Bersatu semakin menarik. Masing-masing partai politik (parpol) anggota KIB mulai melirik kandidat calon presiden (capres) yang berbeda-beda.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai dinamika penentuan capres di KIB akan segera berakhir, kendati saat ini parpol anggota KIB masih berbeda pandangan terkait capres.
"Besar dugaan saya, maksimal Maret 2023, mereka sudah mengumumkan itu," terang Ray.

baca:  

KIB Dinilai Percaya Diri dengan Kesolidan Internal

Menurutnya, KIB sebenarnya telah mempunyai calon yang hendak diusung. Besar kemungkinan capres KIB berasal dari eksternal dan tidak akan jauh dari nama seperti Ganjar Pranowo.

Saat ini, dinamika internal KIB lebih pada pembahasan cawapres.

"Artinya apa? Mereka sudah punya figurnya, meskipun mereka berbeda di calon wakil presiden. Level ketua umum yang ada di KIB ini, menurut saya, levelnya wakil presiden," sambungnya.

Ray juga mengungkapkan dinamika internal KIB tidak akan terlalu berpengaruh besar pada soliditas, meskipun KIB juga pasti menghadapi kendala.

"Tentu akan ada kendala, tapi saya tidak melihat kendalanya akan sebesar yang dialami Koalisi Perubahan," sambungnya.

Menurutnya jika kehilangan salah satu anggota, maka koalisi lain akan cenderung bubar.

Berbeda dengan KIB yang jika kehilangan satu anggota masih bisa bertahan dengan mencari pengganti parpol lain.

"Tapi kalau mereka (KIB) satu mogok, masih memungkinkan partai lain masuk ke dalam," ujar pendiri Lingkar Madani (Lima) itu.

Kecenderungan untuk tidak segera mendeklarasikan capres KIB juga bisa dimanfaatkan untuk memupuk dan meningkatkan elektabilitas masing-masing.

"Dengan cara begitu juga mereka masih memungkinkan untuk terus memupuk elektabilitas masing-masing orang," tandasnya.

Selain itu, parpol anggota KIB juga sama-sama duduk di barisan pendukung pemerintah.

Artinya KIB menghormati arahan Presiden Joko Widodo.

"Saya kira iya. Kan semua orang ini di kabinet. Jadi mereka menghormati apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi.

Tidak perlu buru-buru," pungkasnya.