Ray Rangkuti Menilai Demokrasi Kita Sedang Sakit

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti menilai saat ini indikasi demokrasi kita sedang sakit sangat jelas terlihat selama proses Pemilu dan Pilpres 2024. Indikasi tersebut, kata dia, tampak dalam bentuk perilaku ASN yang tidak netral, politisasi bansos, intimidasi, praktek nepotisme yang meroket, dan juga hambatan yang dialami kandidat tertentu seperti yang dilaporkan ke Bawaslu belakangan ini.

“Kita punya memori bahwa peristiwa ini dicatatkan di Bawaslu. Meski saya pesimis Bawaslu punya keinginan untuk mengusut berbagai temuan yang disebut”, keluh Ray, Jumat (19/1).

Ray juga menyoroti PP No.53/2023 yang menurut dia membuka peluang bagi para kontestan Pemilu dan Pilpres untuk menyalagunakan wewenang untuk kepentingan dirinya.

Dalam PP No.53/2023 yang diteken November tahun lalu disebutkan bahwa menteri, anggota legislatif hingga kepala daerah tidak wajib mundur dari jabatan jika maju sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden (pilpres).

Menurut Ray, aturan tersebut membuka peluang terjadinya konflik kepentingan selama proses Pemilu atau Pilpres.

Senada dengan Ray, Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menilai aturan PP No.53/2023 berisiko terkait kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kemunduran demokrasi.

“(Dengan) ketentuannya tidak mundur, maka kita akan memasuki situasi yang penuh risiko. Rasanya ketentuan tidak harus mundur itu sedang diambil sebuah risiko,” ujar Ganjar, Jumat (19/1).

Pemberlakuan aturan tersebut, kata Ganjar, mengancam prinsip pemilu yang luber-jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, lanjut Ganjar, sangat besar.