Sri Mulyani Sebut Setiap Rupiah Melemah Rp 100, Penerimaan Negara Bertambah Rp 4,7 Triliun

“Pelemahan rupiah tidak selalu berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Karena setiap rupiah melemah Rp 100, maka penerimaan negara mengalami penambahan sebesar Rp 4,7 triliun.”

Jakarta, Inako

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap pelemahan rupiah secara tidak langsung menyumbang penerimaan negara. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah saat ini berada pada kisaran Rp 14.835 per dollar AS, melebihi asumsi makro APBN 2018 yakni Rp 13.500.

Menurut dia, setiap rupiah melemah Rp 100, maka pendapatan negara bertambah Rp 4,7 triliun. "Dengan postur APBN 2018, Rp 100 dari pelemahan rupiah memengaruhi kenaikan penerimaan kita Rp 4,7 triliun," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI di kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Di sisi lain, belanja negara naik Rp 3,7 triliun. Namun, angkanya tak mengkhawatirkan karena penerimaan negara angkanya lebih besar. Maka primary balance dalam posisi sangat rendah.

"Kalau APBN sehat, kami bisa lebih menggunakan lebih banyak instrumen itu untuk menjaga ekonomi kita lebih baik lagi," kata Sri Mulyani.

Dengan demikian, total neraca positif Rp 1,6 triliun setiap kali rupiah melemah Rp 100. Hingga 31 Agustus 2018, pertumbuhan penerimaan negara masih menunjukkan kenaikan yang sangat solid, yakni 18,4 persen.

Sementara perpajakan 16,5 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu, angkanya lebih besar. Bahkan, penerimaan negara dari pajak tumbuh 15 persen, pertumbuhan tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

"Kondisi APBN kita di perpajakan justru menujukkan pertumbuhan cukup kuat. Baik di sisi pajak, bea cukai, dan PNBP menunjukkan pertumbuhan cukup kuat," sebut Sri Mulyani.

Baca Juga:

Pemerintah Naikkan PPh Impor 1.147 Komoditas

Anggota DPR Protes Terhadap Sri Mulyani Karena Rupiah Terus Melemah

Argumentasi Sri Mulyani Hal Pertumbuhan Ekonomi 2019 Sebesar 5,3%

Ini Jawaban Sri Mulyani Atas Kritik Gerindra-PKS Terhadap Target Pertumbuhan Ekonomi Jokowi