Tiga Poin Kritikan TKN Prabowo-Gibran pada Narasi Dokumenter Dirty Vote

JAKARTA, INAKORAN.COM

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran melontarkan kritik pedas pada narasi film dokumenter Dirty Vote yang belakangan ramai diperbincangkan khalayak umum.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebut ada tiga hal yang mereka soroti dalam film tersebut.

Pertama, soal penunjukkan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi. Dirty Vote mengaitkan pununjukkan itu dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia.

“Narasi ini sangat tidak ilmiah dan sangat tidak masuk akal,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Sebut Dokumenter Dirty Vote Bertendensi Mendegradasi Pemilu

“Bagaimana bisa seorang PJ kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjuknya sebagai kepala daerah. Logikanya di mana.”

Kedua, soal pernyataan Bivitri Susanti, salah satu pemeran film itu, yang menyebut telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja.

Habiburokhman menyebut pernyataan Bivitri ini sama sekali tidak berdasar.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Imbau Pihak yang Kritik Film Dirty Vote agar Tidak Baperan

“Tidak disebut peristiwa kecurangan yang mana ya, peristiwa yang mana, apa buktinya, bagaimana setatus pelaporannya, dan bagaimana status penanganan perkaranya. Kan kalau kita bicara soal kecurangan harus faktual.”

Ketiga, soal pernyataan di Dirty Vote yang menyebut kepala dan aparat desa dikerahkan untuk mendukung pasangan calon tertentu.

“Ini juga nggak berdasar. Karena nggak disebut di kasus mana kepala desa ini sudah bekerja, lalu memastikan warga di desanya memilih paslon tertentu,” tegas Habiburokhman.