TPN Ganjar-Mahfud Bantah Kampanye Hitam yang Menyebut Bansos Akan Dihentikan

JAKARTA, INAKORAN.COM

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membantah kampanye hitam yang menyebut pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menghentikan dana bantuan sosial (bansos) dan kesejahteraan masyarakat jika memenangkan Pilpres 2024.

Bantahan disampaikan Deputi Kanal Media TPN, Karaniya Dharmasaputra dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

“Tidaklah benar kabar yang beredar sekarang bahwa Mas Ganjar dan Prof. Mahfud akan menghentikan program bansos dan kesejahteraan masyarakat yang sekarang sudah diluncurkan ke masyarakat,” ujar Karaniya.

Karaniya menyebut, TPN mendapat laporan bahwa ada gerakan kampanye hitam yang secara masif dilancarkan ke masyarakat.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Akan Lanjutkan Program Bansos Melalui KTP SAKTI

Dalam kampanye itu dinarasikan bahwa pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menghentikan program bansos dan kesejahteraan masyarakat jika nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Menurut Karaniya, alih-alih menghentikan program bansos, pasangan Ganjar-Mahfud justeru akan memperluas dan mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan-bantuan sosial.

Perluasan itu akan dilaksanakan melalui program baru yang disebut KTP SAKTI (Satu Kartu Terpadu Indonesia).

Baca juga: Ganjar Pranowo: Pasar Adalah Realitas Hidup Harian Masyarakat

Melalui satu kartu yang diberi nama KTP SAKTI ini, masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial akan mendapatkan akses yang lebih mudah, lebih luas, dan lebih cepat dalam menerima dana-dana bantuan.

“Program KTP SAKTI itu didesain bukan hanya untuk melanjutkan tetapi juga melakukan perbaikan-perbaikan agar program bansos ini, program-program kesejahteraan masyarakat ini bukan hanya dilanjutkan,” ujar Karaniya.

“Tapi juga diperluas sehingga bisa dirasakan manfaatnya secara lebih baik dan lebih mengena oleh seluruh lapisan masyarakat yang memang membutuhkannya.”

Baca juga: Ndaru Luncurkan Relawan Nderek Guru Indonesia

Karaniya menambahkan, KTP SAKTI akan mengatasi masalah yang selama ini sering dialami para penerima bantuan.

Dalam penerimaan bansos selama ini, terjadi benturan kepentingan antara pendaftar dan perantara. Ada dua kemungkian buruk yang bisa terjadi karena benturan ini.

Pertama, bisa saja seseorang tidak bisa mendaftar, dan yang kedua, bisa saja jumlah uang yang diterima sudah dipotong terlebih dahulu sehingga jumlahnya tidak sesuai.

Dengan adanya digitalisasi bansos, dua kemungkinan ini tidak akan terjadi, karena penerima memiliki akses langsung ke bantuan, tanpa melalui perantara.

“Dengan bantuan teknologi digital dan juga kerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi, si Badu ini (nama ilustrasi) langsung menerima uang, kalau memang dia berhak menerima Rp500 ribu maka hanya dalam hitungan detik, dia menerima Rp500 ribu secara penuh, tanpa bisa disunat oleh siapa pun.”