Gelombang PHK Massal di Industri Hotel: Dampak Pemangkasan Anggaran

Jakarta, Inakoran

Industri perhotelan di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mulai terjadi di berbagai daerah. Pemangkasan anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu faktor utama yang memicu situasi ini.

Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), Arya Pering Arimbawa, mengungkapkan bahwa banyak hotel di Indonesia sangat bergantung pada acara dan kunjungan kerja pemerintah. Dengan kebijakan efisiensi ini, hotel-hotel harus memangkas biaya operasional, termasuk pengurangan tenaga kerja.

"Langkah awal yang diambil adalah mengurangi tenaga harian atau tenaga casual. Ke depan, beberapa karyawan kemungkinan besar akan diberlakukan unpaid leave," ujar Arya dalam jumpa pers di Jakarta pada Selasa (4/4).

BACA JUGA:

Rekomendasi dan Prospek Pergerakan Saham: Rabu (5/3/2025)

Pemerintah Akan Bangun Kilang Minyak Berkapasitas 500 Ribu Barel, Pakai Modal Danantara

Hari Ini Trump  Resmi Terapkan Tarif 25%  untuk Kanada dan Meksiko: Tolak Negosiasi

Ekonom Ingatkan Salah Kelola Danantara Awal Kebangkrutan BUMN

IHGMA yang menaungi sekitar 1.000 hotel di seluruh Indonesia telah melakukan survei terhadap 315 hotel. Hasilnya menunjukkan bahwa hotel bintang tiga mengalami penurunan pendapatan hingga 100 persen, sedangkan hotel bintang empat mengalami penurunan hingga 60 persen.

Wakil Ketua Umum IHGMA, Garna Sobhara Swara, menambahkan bahwa hotel bintang empat melaporkan potensi kerugian lebih dari Rp3 miliar per hotel akibat kebijakan efisiensi ini. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada sektor perhotelan, tetapi juga merembet ke berbagai sektor terkait, seperti pemasok bahan makanan dan kebutuhan operasional hotel.

Dengan berkurangnya pendapatan, banyak hotel terpaksa mengurangi jumlah karyawannya. Gelombang PHK diprediksi akan semakin membesar jika efisiensi anggaran terus berlanjut tanpa ada solusi konkret.

"Jika kondisi ini berlanjut, jumlah karyawan yang terdampak bisa mencapai 10 hingga 50 orang per hotel menengah, dan lebih banyak lagi di hotel-hotel besar," jelas Garna.

Dampak PHK ini tidak hanya dirasakan oleh industri perhotelan, tetapi juga oleh sektor-sektor lain yang bergantung pada industri ini, seperti pemasok makanan, penyedia jasa kebersihan, dan tenaga kerja pariwisata lainnya. Dengan meningkatnya angka pengangguran, daya beli masyarakat pun berpotensi menurun, yang akhirnya berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.

IHGMA mengusulkan agar pemerintah duduk bersama dengan para pelaku usaha perhotelan untuk mencari solusi yang lebih baik. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain: (1) Efisiensi anggaran dilakukan secara bertahap, agar dampaknya bisa dievaluasi secara berkala. (2) Pemberian insentif pajak bagi industri perhotelan, untuk membantu mereka bertahan di tengah kondisi sulit. (3) Subsidi atau bantuan langsung untuk sektor perhotelan, agar tetap bisa beroperasi tanpa melakukan PHK massal. (4) Relaksasi kebijakan operasional hotel, agar perhotelan tetap dapat berjalan dengan efisien.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya dalam melakukan efisiensi anggaran, terutama dengan menghapus kegiatan perjalanan dinas dan acara seremonial di hotel-hotel. Langkah ini diklaim mampu menghemat lebih dari Rp300 triliun dan ditargetkan mencapai Rp750 triliun.