Hasto Ditahan KPK, Saatnya PDI Perjuangan Tegas Beroposisi

JAKARTA, INAKORAN.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penahanan Hasto seharusnya mendorong PDI Perjuangan untuk berani dan tegas memilih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

KPK menahan Hasto pada Kamis, 20 Februari 2025, malam. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Hasto, yang diduga terlibat dalam kasus Harun Masiku, ditahan karena khawatir yang bersangkutan akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

BACA JUGA: PDI Perjuangan Sindir Jokowi: Jika Dipecat ya Terima, Jangan Cari Kambing Hitam

“Itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut,” terang Setyo.

Selama ini, sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo memang masih abu-abu. Idealnya, partai berlambang Banteng ini berada di luar pemerintahan karena mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang menjadi rival Prabowo, di pemilihan presiden 2024.

Namun, ada sejumlah kasus yang disebut-sebut menyandera PDI Perjuangan. Salah satunya, kasus Harun Masiku yang melibatan Hasto. Kasus ini membuat PDI Perjuangan ragu-ragu menentukan posisi, bergabung atau tetap berada di luar pemerintahan.

BACA JUGA: Kuasa Hukum Hasto Minta Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti Dihadirkan dalam Sidang Praperadilan

Namun, setelah Hasto ditahan, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini mesti berani bersikap. Mereka harus berada di luar pemerintahan Prabowo, berperan sebagai oposisi.

Saat semua partai parlemen berbondong-bondong bergabung ke pemerintahan Prabowo, PDI Perjuangan mesti memilih jalan berbeda.

Biar pemerintahan Prabowo bisa dikontrol dari luar kekuasaan oleh kekuatan yang besar seperti PDI Perjuangan.