Ketua KPU Tegaskan Sebar Hasil Exit Poll Bisa Dipidana

JAKARTA, INAKORAN.COM

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebut pihak yang menyebarkan hasil exit poll sebelum waktu yang ditentukan bisa dikenakan pidana pemilu sesuai UUD Pemilu.

“Pemungutan suara di luar negeri itu lebih awal dari di dalam negeri, di dalam negeri kan pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024, yang di luar negeri ada yang mulai dari tanggal 4-11 Februari,” ucap Hasyim pada konferensi pers di Jakarta, Senin (12/2/2024).

Sebelumnya, beredar hasil penghitungan exit poll di media sosial. Hasilnya menunjukkan pasangan nomor tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih kemenangan di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara di Amerika Selatan. 

BACA JUGA: Ganjar-Mahfud Unggul di Perhitungan Exit Poll di Jerman

Menanggapi hal tersebut, Hasyim mengajak masyarakat untuk mengabaikan hasil exit poll yang beredar.

“Dengan demikian kalau ada orang mempublikasikan hasil perolehan suara di luar negeri itu harus diabaikan karena penghitungan suaranya belum dimulai,” tegas Hasyim.

Hasyim pun menjelaskan teknis publikasi hasil pemungutan suara berdasarkan ketentuan UUD Pemilu.

BACA JUGA: Tiga Poin Kritikan TKN Prabowo-Gibran pada Narasi Dokumenter Dirty Vote

“UUD Pemilu sudah mengatur Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 449, Ayat 2 Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dilarang dilakukan pada masa tenang,”

Mengenai exit poll yang beredar luas di media sosial, Hasyim mengingatkan masyarakat bahwa hasil exit poll hanya bisa dirilis oleh lembaga survei yang terdaftar di KPU.

“Ayat 3 pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mendaftarkan ke KPU paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara,” ucap Hasyim.

BACA JUGA: TKN Prabowo-Gibran Sebut Dokumenter Dirty Vote Bertendensi Mendegradasi Pemilu

“KPU sudah pernah merilis nama-nama lembaga survei, nanti bisa dicek. Apakah yang merilis hasil exit poll itu ada di situ atau tidak,” tambahnya.

Hasyim juga menegaskan bahwa pihak yang menyebarkan hasil exit poll sebelum waktu yang ditentukan bisa dipidana.

“Kalau ada orang yang mempublikasikan hasil survei sebelum waktu yang ditentukan itu masuk kategori pidana pemilu, itu yang ngomong bukan ketua KPU, tapi UUD Pemilu.”