KontraS: Harusnya Pemerintah Bisa Cegah Terduga Pelanggar HAM Jadi Capres/Cawapres

JAKARTA, INAKORAN.COM

Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan lolosnya terduga pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) masuk dalam posisi strategis di pemerintahan, termasuk dalam pertarungan Pilpres 2024.

Salah satu nama yang disorot adalah Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto yang disebut Kontras “memiliki rekam jejak berkaitan dengan isu kasus penculikan aktivis 97/98.”

“Pertama gini, kalau kita berbicara berkaitan dengan capres dan cawapres,” ungkap Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andi Muhammad Rezaldy di Kantor Kontras, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023).

“Kami sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa dari masing-masing capres atau pun cawapres ini, punya rekam jejak juga dalam isu berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah Prabowo Subianto.”

Baca juga: Mahfud Tegaskan Tak Terlibat dalam Revisi UU KPK Tahun 2019

Andi menyebut, Prabowo punya jejak kelam berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus penculikan aktivis 98.

“Sebetulnya hal ini (terduga pelanggar HAM jadi capres/cawapres) bisa saja tidak terjadi apabila pemerintah melakukan vetting mechanism,” tambah Andi.

Vetting Mechanism adalah upaya mencegah orang-orang yang bermasalah dalam konteks Hak Asasi Manusia menduduki posisi-posisi strategis.

Baca juga: Mahfud MD: Ganjar-Mahfud Adalah Peluru Tak Terkendali Berantas Korupsi

Alih-alih mencegah, Pemerintahan Presiden Jokowi justeru menyodorkan posisi strategis pada Prabowo Subianto dengan memberinya kursi Menteri Pertahanan.

“Karena kita kan sama-sama tahu bahwa Pemerintahan Jokowi mengakomodir Prabowo Subianto sebagai menterinya ketika itu. Padahal Prabowo Subianto memiliki rekam jejak berkaitan dengan isu kasus penculikan aktivis 97/98,” pungkas Andi.