PKB dan Klaim Pilihan Politik Warga NU

Oleh: H. Adlan Daie [Pemerhati politik dan sosial keagamaan]

Berapa jumlah "Warga NU" dan apa indikator minimalis untuk disebut "Warga NU"? Siapa yang memiliki kendali dan bisa mengatur pilihan "Warga NU" dalam kontestasi pilihan  politik? 

Bagaimana pula kita memahami pernyataan Gus Muhaimin bahwa 13 juta "Warga NU" adalah pemilih "paling loyal" pilihan politiknya terhadap PKB?

Jumlah "Warga NU" memiliki varian yang tidak tunggal tergantung variabel, parameter dan kepentingan politik yang mengikutinya.

Dalam temuan survey  LSI Deny JA tahun  2017  jumlah "Warga NU" sebesar  37%, lembaga "Indikator Politik" (2018) sebesar  42%, dan Lembaga Alvara Institute tahun 2020 sebesar 57%.

Perbedaan prosentase jumlah "Warga NU" dari ketiga lembaga survey di atas sangat besar dibaca dari jumlah populasi muslim di Indonesia sebesar 230 juta jiwa.

Penulis sendiri "berani" menyimpulkan - tanpa basis survey sekalipun -  bahwa jumlah "Warga NU" lebih dari 80% jika parameter indikatifnya diletakkan pada "ketaatan" umat Islam Indonesia mengikuti  1 Ramadhan atau 1 Syawal menurut hasil rukyat NU.

Baca juga

Koalisi Indonesia Bersatu Susun Visi Misi, Golkar Harapkan Demokrat Bergabung

Di sini jelas mengukur  jumlah "Warga NU" tergantung varian parameter indikatif yang disematkan misalnya pada pengamalan tradisi "tahlilan" atau amaliyah ke NU an lainnya seperti "qunut" di shalat shubuh atau "dua kali adzan" dalam shalat jum' at. Itulah "kekecualian" NU. Rumit tapi "sexi" untuk diperbincangkan.

Kategori dan lapis lapis sosial "Warga NU" pun sangat beragam dan rumit dengan sebutan bermacam macam seperti "NU Struktural", "NU Kultural", "Anggota aktif NU", "Pengikut pasif NU", "Warga NU",  'Naturalisasi NU" dan bahkan seorang tokoh politik "luar"  NU  bisa tiba tiba "di stempel" NU dengan menjadi pengurus NU atau badan otonom NU atau pengurus lembaga di lingkungan NU sebagai "political branding" sehingga bisa disebut anggota "mendadak NU".

Dalam konteks pilihan politik jumlah "Warga NU" sebesar 18% mengacu pada raihan partai NU pada pemilu tahun 1955 dan pemilu tahun 1971 atau 13% di era reformasi, yakni raihan tertinggi PKB, partai "anak tunggal" ideologis partai NU.

Penurunan elektoral pemilih partai NU ke pemilih PKB  di atas dalam studi ilmu politik akibat "keberhasilan" rejim Orde Baru mencairkan "politik aliran" dari  identitas kelompok pilihan politik digeser ke platform politik bersifat programatik.

Pemilih partai NU (dan kini pemilih PKB) di atas adalah "Warga NU" dalam kategori Cliffod Grezt disebut rumpun pemilih "santri", yakni "santri" dalam pengertian Dr. Zamakhsyari Dhofir adalah komunitas sosial jaringan pesantren berkultur NU.

Baca juga

Gubernur Maluku Tantang Warganya Berduel: Sudah Lama Nggak Berkelahi Niii

Inilah yang dimaksud Gus Muhaimin pemilih paling loyal terhadap PKB atau dalam temuan survey Litbang 'Kompas" ( Maret 2022) PKB adalah "party id" atau identitas pilihan politik santri dalam pengertian di atas. Sulit ditarik keluar bahkan oleh pengurus Struktural NU sekalipun.

Tipologi pemilih sanrri dalam pengertian ini penting dikejar oleh PKB untuk menyamai raihan partai NU (1955 & 1971)  sebesar 18% atau minimal.15%, ditarik "pulang" ke rumah aslinya (PKB) pada pemilu 2024.

Kesamaan kultur sosial mereka berbasis pesantren NU lebih mudah "digarap" dibanding "Warga NU" non santri.  Warga NU non jaringan santri  hanya karena tradisi keagamaannya  asosiatif ke ormas NU misalnya tradisi "tahlilan" adalah loyalis pemilih partai partai nasionalis dalam sejarah politik di Indonesia hingga hari ini.

Jadi, meskipun jumlah "Warga NU" sangat besar dan mereka taat pada amaliyah dan tradisi NU tetapi soal pilihan partai politik mereka lebih diikat pilihannya oleh tradisi historis partai yang disebut "party Idi" atau "DNA" partai dengan varian segmentasi pemilihnya.

Dalam konteks inilah warga NU penting dipahami varian pilihan pilihan politiknya oleh para elite NU untuk menghindari "salah kaprah" yang tidak perlu dalam membaca "warga NU" dan variabel variabel penentu pilihan politiknya serta tidak gagal paham seolah olah pilihan politik warga NU mutlak dapat ditentukan oleh struktural NU.

Wassalam.