Resesi Demokrasi di Indonesia Terancam Makin Parah, Aktivis hingga Akademisi Ajukan Enam Tuntutan

Jakarta, Inakoran.com

Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa resesi demokrasi. Hal ini terlihat jelas dalam banyak hal, mulai dari penyusutan ruang publik untuk kritik dan protes, pelemahan pengawasan legislatif dan yudikatif, hingga pelemahan integritas sistem pemilihan umum.

Hal ini dinyatakan oleh ratusan tokoh aktivis, seniman, dan akademisi yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) di sela Konser Bongkar yang digelar di Stadion Madya, Jakarta pada Sabtu (09/12/2023).

BACA JUGA: Ketua TPN Optimis  Ganjar-Mahfud Menang Satu Putaran

Tokoh-tokoh yang tergabung dalam ASDI, antara lain, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, aktivis hak asasi manusia Usman Hamid, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, pakar politik Ikrar Nusa Bakti, budayawan Goenawan Mohamad, ekonom Faisal Basri, putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid Inayah Wahid, eks pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Laode M Syarif, serta sejumlah musisi seperti Once Mekel, Young Lex, dan Erix Soekamti.

ASDI menilai, situasi ini tidak hanya menyebkan cita-cita reformasi: penegakan HAM, pemberantasan korupsi, dan kelestarian alam makin jauh panggang dari api, tetapi juga resesi demokrasi berpotensi akan terus memburuk.

Untuk mencegah hal itu terjadi, ASDI pun mengajukan enam tuntutan. Pertama, hak masyarakat mesti dipulihkan dan represi aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang HAM, lingkungan, hak perempuan atau kesetaraan gender, hak-hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman atau inklusifitas mesti dihentikan.

BACA JUGA: Mahfud MD: Saya Punya Hak Moral untuk Bilang Revisi UU KPK Itu Bagian dari Upaya Pelemahan KPK

Kedua, penegakan hukum atas korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis mesti dipulihkan negara.

Ketiga, pemimpin yang dipilih harus paham tentang hak asasi, memiliki integritas, menjunjung kesetaraan, dan tidak punya rekam jejak pelanggaran hak asasi dan kekuasaan inklusif.

Keempat, segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum untuk hal apapun, selain demi penegakan hukum yang jujur, adil dan bermartabat, mesti dihentikan.

Kelima, integritas badan pengawas seperti DPR harus dipulihkan dan lembaga penegak hukum seperti KPK dan MK tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan keluarga dan golongan.

Keenam, menjaga agar pemilu berlangsung jujur, adil, damai, bermartabat, dan inklusif.