15 Menteri Dikabarkan Akan Mundur Gegara Tak Sanggup Hadapi Intervensi Politik Jokowi

Jakarta, Inako

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dihadapkan pada gejolak internal yang signifikan, dengan kabar bahwa tidak kurang dari 15 menteri Kabinet Indonesia Maju diprediksi akan mengundurkan diri.

Hal ini disampaikan Ekonom senior dan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Jumat (19/1/2024). "Kira-kira 15 lah," kata Faisal, Jumat (19/1/2024).

BACA JUGA:  Elektabilitas Ganjar-Mahfud Raih Posisi Tertinggi di Angka 35,1%, Kalahkan Prabowo-Gibran

Menurut Faisal, mundurnya sejumlah menteri tersebut tidak hanya dipicu oleh perbedaan arah politik dalam menghadapi Pilpres 2024, namun juga oleh banyaknya intervensi politik yang dilakukan Jokowi terhadap tugas pokok dan fungsi mereka. Faisal menyebut sejumlah Menteri yang akan mundur, antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
 

Selain itu, Faisal juga mengungkapakn ada  lima orang menteri yang berasal dari partai politik PDI Perjuangan, lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, dan dua menteri dari PKB.

BACA JUGA: Ganjar Beri Semangat kepada Karyawan Saat Sambangi Pabrik Tembakau Kendal

Selanjutnya, ada satu menteri dari NasDem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Kemudian, ada pula Menteri ESDM Arifin Tasri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Menurut Faisal, mundurnya sejumlah menteri dalam suatu kabinet bukanlah hal baru di Indonesia dalam sejarah perpolitika Indonesia. Faisal merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, di mana belasan menteri juga mengundurkan diri, mengakibatkan Soeharto sendiri ikut mundur.

"Pak Harto nya mundur juga karena dia sudah, ya saya mau kerja bagaimana lagi," ujar Faisal, mengingatkan bahwa kondisi serupa pernah terjadi di masa lalu.

Faisal menjelaskan bahwa para menteri yang cenderung berlatar belakang teknokrat dan mengutamakan nilai etika dan moral tertentu tidak mampu menanggapi intervensi politik yang dilakukan Jokowi.

BACA JUGA:  Banyak Bantuan Salah Sasaran, Ganjar: ‘Makanya Kita Canangkan KTP Sakti’

Menurutnya, para teknokrat memiliki standar nilai etika tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas mereka. Jika diminta melakukan sesuatu yang melanggar aturan atau nilai etika tersebut, mereka bersikap tegas dengan menolak atau memilih untuk mundur.

"Teknokrat itu memiliki standar nilai etika tidak tertulis, jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan dia bilang sorry enggak mau, tidak bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus silahkan saya mundur," tegas Faisal.

Menurutnya, standar keilmuan dan nilai etika telah dilewati dalam beberapa intervensi politik, dan para menteri yang memiliki integritas tinggi tidak sanggup melanjutkan tugas mereka di bawah tekanan tersebut.