Agus Sudono: Ormas Ittihadul Mubalighin wal Muballighat Harus Melek Politik
Jakarta, Inakoran
Pengurus Daerah Oganisasi masyarakat Ittihadul Mubalighin wal Muballighat Jakarta Barat sukses menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Acara ini dilaksanakan di Villa Desa Ciwadeung, Batulawang Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, pada Sabtu dan Minggu (29-30 Juni 2024).
Rakerda ini dihadiri 8 Dewan Pengurus Cabang (DPC) tingkat se-Jakarta Barat mengusung tema "Peran Mubaligh Mubalighat Membangun Umat Yang Sholeh".
Dalam sambutannya Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ittihadul Mubalighin Jakarta Barat Kyai Joko Taruf Riyanto menyampaikan pesan kepada anggota untuk berkontribusi dalam urusan sosial maupun keagamaan dilingkungan masing-masing.
BACA JUGA:
H. Agus Sudono, M.Pd.I: Ormas Ittihad Ingin Makmurkan Umat di DKI Jakarta
Anies Baswedan dan Sudirman Said Masih Dipertimbangkan PKS untuk Diusung di Pilkada DKI Jakarta
"Sebagai organisasi keagamaan kita semua bertanggungjawab mendidik umat untuk melaksanakan perintah Allah serta memilih pemimpin yang sholeh tanpa menyudutkan satu sama lain untuk menghindari perpecahan sesama anak bangsa", tegas Joko Taruf Riyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Inakoran, Senin (1/7/2024).
Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ittihadul Mubalighin wal Muballighat DKI Jakarta Dr. H. Agus Sudono, M.Si. memberikan pengarahan saat membuka Rakerda tersebut. Dalam arahannya H. Agus Sudono yang juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Jakarta Selatan memerintahkan anggotanya untuk melek politik.
"Forum Rakerda sejatinya sangat strategis, selain sebagai sarana silaturahmi antar pengurus, bisa juga dijadikan ajang konsolidasi dalam rangka mengawal pelaksanaan Pilkada 2024 sehingga berjalan sebagaimana mestinya, oleh sebab itu organisasi keagamaan harus melek politik, supaya tidak dibodoh-bodohi," kata H. Agus Sudono.
Agus yakin bahwa dengan adanya Rakerda ini seluruh program Ittihadul Mubalighin Wa Mubalighot yang sudah dirumuskan setidaknya dapat dilaksanakan. “Berapa persentasenya itu tergantung kepada kemampuan cabang disertai pengawalan dari pengurus daerah,” tambah Agus.
KOMENTAR