AS Beri Lisensi Perusahaan yang Jual Teknologi ke Huawei

Washington, Inako

Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross mengatakan pihaknya akan mengeluarkan lisensi untuk perusahaan yang ingin menjual barang ke Huawei Technologies. Lisensi ini akan dikeluarkan bagi perusahaan yang tidak memberikan ancaman terhadap keamanan nasional AS.

Kendati demikian, Ross menegaskan Huawei akan tetap berada di daftar entitas atau daftar hitam perdagangan negara adidaya itu.

"Untuk menerapkan arahan KTT G20 dua minggu lalu, kami akan mengeluarkan lisensi di mana tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam batasan itu, kami akan mencoba memastikan bahwa kami tidak hanya mentransfer pendapatan dari Amerika ke perusahaan asing," kata dia dikutip Reuters.

Setelah perusahaan teknologi China itu ditambahkan ke daftar entitas, sejumlah industri semikonduktor melobi pemerintah agar diizinkan untuk menjual barang mereka sehingga dapat dengan mudah dibeli Huawei.

Secara terpisah, Penasihat Ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan kepada jurnalis CNBC bahwa keringanan pemerintah AS terhadap Huawei itu dapat sementara membantu pendapatan perusahaan.

Namun, Kudlow menambahkan pembelian suku cadang dan komponen perangkat Huawei masih dilarang seperti teknologi yang melibatkan jaringan 5G. Artinya, perusahaan pembuat cip akan diizinkan untuk menjual produk mereka ke Huawei.

"Kami membuka itu [peluang menjual produk ke Huawei] untuk jangka waktu terbatas. Saya kira itu akan memberikan sedikit kelegaan bagi Huawei," ujarnya.

Tak lama usai Huawei masuk ke dalam daftar hitam perdagangan, Departemen Perdagangan AS mengeluarkan sebuah lisensi umum yang memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan jaringan yang ada dan memberikan pembaruan perangkat lunak ke handset Huawei.

Sayangnya, lisensi itu akan berakhir pada 19 Agustus tetapi dapat diperpanjang.

Amerika Serikat telah melibatkan China dalam perang dagang besar-besaran atas tuduhan bahwa negara tirai bambu itu mencuri kekayaan intelektual AS dan memaksa perusahaan-perusahaan untuk mentransfer teknologinya ke perusahaan China guna mendapatkan akses ke pasar teknologi yang besar.

Diketahui tahun 2018, pemerintah AS mengeluarkan sebuah undang-undang yang mewajibkan perusahaan retail untuk membuat aturan baru dalam meningkatkan pengawasan atas penjualan teknologi tertentu di luar negeri.