Biden dan Xi Jinping Gelar Pertemuan Virtual Bahas Sejumlah Masalah Kedua Negara

Jakarta, Inako

Presiden AS Joe Biden menggelar pertemuan virtual dengan presiden China Xi Jinping, Senin (15/11) untuk membahas berbagai isu hangat terkait hubungan kedua negara. Belakangan, tensi hubugan kedua negara meninggi terkait beberapa isu seperti persaingan dagang, hak asasi manusia dan masalah Taiwan.

Dilansir dari kyodonews Selasa (16/11), Gedung Putih pesimis bahwa pertemuan akan menyebabkan penurunan ketegangan kedua negara. Hal itu sangat beralasan, mengingat sebelumnya pemimpin kedua negara raksasa itu telah menggelar pertemuan bilateral pertama sejak Biden menjabat sebagai presiden Amerika Serikat.

Laporan The Associated Press, sebagaimana dilaporkan kyodonews, Selasa, menyebut dalam pertemuan itu, Biden mengatakan bahwa tanggung jawab mereka sebagai pemimpin dua kekuatan ekonomi terbesar dunia adalah untuk "memastikan bahwa persaingan antara negara kita tidak mengarah ke konflik".

Sementara itu, media China melaporkan, Xi Jinping mengatakan, Amerika Serikat dan China harus saling menghormati, hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama.

Penasihat Keamanan Nasional Biden, Jake Sullivan pada akhir Oktober mengatakan, selama pandemi Covid-19, presiden Xi tidak pernah meninggalkan China. Karena itu, pertemuan virtual dengan memanfaatkan kemajuan teknologi menjadi satu-satunya cara yang memungkinak keduanya bisa bertemu satu sama lain.

Seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan selama briefing sebelum KTT iklim PBB, bahwa pertemuan itu diperkirakan akan berlangsung beberapa jam dan para pemimpin akan membahas cara-cara untuk mengelola kompetisi, seperti menjaga saluran komunikasi tetap terbuka dan membangun "pagar pembatas yang masuk akal" untuk menghindari salah pengertian dan salah perhitungan.

AS dan China bersitegang karena berbagai isu, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia Beijing terhadap minoritas Muslim Uyghur di wilayah Xinjiang, tindakan keras terhadap demokrasi Hong Kong, dan situasi di laut China Timur dan Selatan, di mana China sudah semakin tegas.

Pemerintahan Biden juga telah mengkritik kebijakan dan praktik ekonomi China yang membuatnya memperoleh keunggulan kompetitif yang tidak adil, seperti melalui penggunaan subsidi industri yang ekstensif.

Baru-baru ini, ketegangan meningkat di Taiwan ketika China meningkatkan tekanan militernya di pulau demokratis yang memiliki pemerintahan sendiri itu yang oleh Beijing dianggap sebagai provinsi pemberontak yang menunggu reunifikasi, dengan kekerasan jika perlu.

China dan Taiwan telah diperintah secara terpisah sejak mereka berpisah pada tahun 1949 sebagai akibat dari perang saudara. Hubungan telah memburuk sejak Tsai Ing-wen yang condong pada kemerdekaan menjadi presiden Taiwan pada 2016.

Setelah mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taipei ke Beijing pada tahun 1979, Washington telah berkomitmen pada kebijakan satu-China, yang mengakui Beijing sebagai "satu-satunya pemerintah resmi China" tetapi mengizinkan hubungan tidak resmi dengan Taiwan dan bantuan ke pulau itu dalam mempertahankan diri.