Budi Gunawan Tegaskan Pemerintah Bakal Bentuk Satgas untuk Tangani Premanisme dan Ormas

JAKARTA, INAKORAN.com - Pemerintah bakal membentuk satgas untuk menangani premanisme dan organisasi masyarakat (Ormas) yang meresahkan masyarakat dan menganggu investasi.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, dalam siaran pers pada Rabu, 7 Mei 2025.

"Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum dengan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi," kata Budi.

BACA JUGA: Konklaf Dimulai, Dua Kardinal dari Asia Ini Favorit Jadi Penerus Takhta Santo Petrus, Gantikan Paus Fransiskus

Budi menegaskan pemerintah pada dasarnya menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk membentuk ormas.

Namun, ormas yang bertindak di luar hukum, memakai cara-cara kekerasan, dan merusak tatanan sosial, tidak akan ditoleransi. Pemerintah tidak akan ragu-ragu untuk bertindak.

"Pada prinsipnya, pemerintah tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk Ormas, tapi memastikan seluruh organisasi untuk disiplin mematuhi ketentuan yang berlaku," katanya.

BACA JUGA: Mahfud MD: Pemakzulan Gibran Mungkin Secara Hukum, Tapi Tidak Mungkin Secara Politik

"Pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial. Negara akan hadir secara nyata untuk melindungi warganya dan menjaga marwah hukum," sambung Budi.

Budi menjelaskan operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan ini melibatkan TNI-Polri, kementerian dan lembaga, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.

BACA JUGA: Deretan Pengusaha yang Dampingi Prabowo Temui Bill Gates, Ada Projo Pangestu hingga Haji Isam

Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menyebut satgas ini dibentuk agar masyarakat merasa aman dan para investor merasa Indonesia tempat yang nyaman untuk membuka usaha.

"Dengan kebijakan tegas ini, pemerintah berharap akan tercipta ruang publik yang bersih dari tindakan premanisme, terbebas dari dominasi kelompok kekerasan, serta memberikan rasa keadilan dan keamanan yang merata bagi seluruh warga negara," terang Budi.