Dedi Mulyadi Gubernur Terpilih Jawa Barat, Menjawab Kecemasan Mendagri

Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik dan sosial keagamaan. 

Terpilihnya Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dalam pilkada 2024 menjawab "kecemasan" Mendagri Tito Karnavian tentang kualitas "kepala daerah" produk kontestasi politik elektoral.

Menurut Mendagri kontestasi politik elektoral tak jarang hanya menghasilkan "kepala daerah" pandai menjual pesona tapi kapasitas dan kompetensi di bawah "standart".

Dedi Mulyadi "terpilih" bukan sekedar memiliki pesona popularitas secara elektoral, ia memiliki rekam jejak politik, kapasitas dan kompetensi teknokratis secara kualitatif dalam kepemimpinan politik di level provinsi (Jawa Barat).

Dedi Mulyadi "kapabel' untuk memimpin Jawa Barat minimal karena variabel variabel politik sebagai berikut :

Pertama, Dedi Mulyadi memiliki popularitas dan pesona elektabilitas konsisten unggul jauh dari tiga kontestan calon Gubernur Jawa Barat lainnya dalam beragam temuan survey opini publik.

Keterpilihannya lebih dari 60 % jelas bukan peristiwa politik yang "mengejutkan", bukan sebuah "anomali" politik secara elektoral. inilah modal legitimasi kuat kepemimpinan politik Dedi Mulyadi dan representatif secara sosial.

Kedua, Dedi Mulyadi memiliki kemampuan artikulasi sangat bagus dalam merumuskan pikiran dan pandangan politik berbasis kekayaan literasi dan khazanah kearifan lokal "Sunda", suku terbesar dalam populasi masyarakat Jawa Barat.  

Ini penting dalam komunikasi kepemimpinan politik untuk menyampaikan visi besar di ruang publik, meyakinkan publik dan menebar "virus virus" pengaruh positif kepada rakyat yang dipimpinnya kelak.

Ketiga, Dedi Mulyadi memiliki pengalaman politik di legislatif (di DPRD Purwakarta dan DPR RI) dan pengalaman teknokrasi politik dua periode menjadi bupati Purwakarta. Ini membentuk karakter kuat kepemimpinan politiknya. 

Kelak sebagai Gubernur Jawa Barat ia memiliki kewenangan evaluasi terhadap postur RAPBD kab kota di Jawa Barat. Modal kepemimpinan politik yang kuat ini penting untuk mengarahkan desain APBD  kab/kota berorientasi produktif secara terukur.

Keempat, Dedi Mulyadi memiliki kesamaan konektivitas dan relasi politik dengan rezim politik di level pemerintah pusat, memberi ruang akselerasi untuk mendesain kerangka pembangunan Jawa Barat dengan support sistem dari pemerintah pusat lebih besar.

Sebagai Gubernur ia menjadi mata rantai politik di satu di sisi berperan untuk menjadi jembatan penting bagi sukses program program pemerintah pusat di Jawa Barat dan di sisi lain ia bisa menjadi penyambung "lidah" terkait problem kab/kota di Jawa Barat ke pemerintah pusat.

Tentu di luar empat variabel politik di atas Dedi Mulyadi dengan pemahaman mendalam tentang karakter dan "gestur" kepemipinan politik "Sunda" masih banyak hal dapat dieksplorasi  dalam kepemimpinannya kelak di Jawa Barat. 

Tapi di atas segalanya sebagai pemimpin politik yang dipilih secara demokratis konsekuensinya adalah harus selalu terbuka ruang pikiran alternatif dan kritis untuk partisipasi publik secara bermakna dalam proses jalannya pemerintahan di Jawa Barat. 

Selamat untuk memimpin Jawa Barat, semoga benar benar menjadi kado "Istimewa* bagi Jawa Barat periode lima tahun ke depan.