DPP PDI Perjuangan mencabut Dukungan Pada Bupati Alor

Kalabahi,Inakoran.com

Vidio viral yang beredar secara nasional menyangkut "caci maki" Bupati Alor, Amon Jobo terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini  dan Ketua DPRD Kab Alor, berdampak langsung, hari ini DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Jobo sebagai Bupati Alor, demikian siaran pers DPP PDI Perjuangan yang diterima INAKORAN Rabu (2/6/21)

Pencabutan ini dilakukan melalui Surat DPP No 2922  /IN/DPP/VI/2021 ditanda tangani oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristianto.

Hal ini disampaikan Dr. Andreas Hugo Pareira Anggota Komisi X  DPR RI Dapil NTT I dari fraksi PDIP kepada sejumlah awak media ,Rabu (2/6/2021)

 Dia mengatakan Surat Pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada Nopember 2017 mengeluarkan Rekomendasi dukungan kepada Amon Jobo untuk berkontestasi pada Pilkada Alor 2018.

BACA:  

Politik Identitas dan Rasisme Virus yang menghancurkan Kohevitas Masyarakat NTT

Personel Polsek Indramayu Kawal Pendistribusian Logistik Pilkuwu Desa Dukuh

Melalui Surat Pencabutan Dukungan ini, DPP juga menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di kabupaten Alor. 

Perilaku bupati Alor yang mencaci maki menteri sosial dan ketua DPRD Alor dianggap sangat tidak pantas dilakukan, apalagi dengan kata2 makian yang sangat "jorok" diserta ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat Bupati. 

Dan nampaknya pola perilaku tidak pantas seprti ini merupakan kejadian berulang karena perilaku seprti ini juga pernah dilakukan terhadap seorang perwira menengah Kodam Udayana. 

Perilaku Amon Jobo yang seharusnya menjadi panutan masyarakat mempertontonkan kebrutalan temperamen dan emosi yang tidak terkendali ini perlu menjadi perhatian semua pihak, agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini memperoleh  sangsi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya.