Ganjar Pranowo : Kelangkaan Pupuk  Karena Bantuan Subsidi yang Salah Sasaran

Bogor, Inako

Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengungkapkan isu yang menjadi sorotan tajam setelah debat perdana capres. Meskipun pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat tentang ketersediaan pupuk yang cukup, Ganjar Pranowo membeberkan fakta lain. 

Pada acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Ganjar menyoroti kelangkaan pupuk yang sebenarnya terjadi di banyak daerah di Indonesia.

BACA JUGA: Jamu Kearifan Luhur Warisan Budaya Masa Lampau yang Membumi

Pernyataan Ganjar Pranowo menunjukkan keberaniannya untuk menghadirkan kejujuran dalam menyikapi isu penting yang terkait dengan keberlangsungan pertanian di Indonesia. 

Menurutnya, kelangkaan pupuk tidak lepas dari kebijakan subsidi pupuk yang dinilainya salah sasaran. Ganjar melihat bahwa subsidi pupuk seharusnya diberikan kepada petani yang memiliki lahan kurang dari 2 hektare. Namun, dalam kenyataannya, banyak yang memanfaatkan celah ini dengan cara sewa tanah kurang dari 2 hektare meskipun memiliki lahan jauh lebih besar.

"Jika saya juragan, maka saya akan sewa tanah yang kurang dari 2 hektare, 1,9 (hektare), 1,5 (hektare), tapi saya bisa punya 100 hektare. Saya bisa dapat subsidi enggak? Berbasis itu bisa dapat," jelas Ganjar dengan lugas.

BACA JUGA: Ganjar Siap Benahi Industri Tembakau Nasional

Untuk mengatasi masalah ini, Ganjar Pranowo menekankan pentingnya penyatuan data dalam satu sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai program subsidi, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan penerima subsidi pupuk. 

Dalam hal ini, ia mengusulkan program "KTP Sakti" (Satu Kartu Terpadu Indonesia), yang akan membantu pemerintah melakukan profiling berbasis data kependudukan untuk memastikan subsidi pupuk tepat sasaran.

Meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari keluhan petani terkait pupuk dan berjanji menambah pupuk subsidi, Ganjar Pranowo menawarkan pendekatan yang lebih terintegrasi dengan mengusulkan solusi konkrit melalui KTP Sakti. Dengan adanya solusi ini, diharapkan masalah kelangkaan pupuk dapat teratasi secara efektif, dan subsidi pupuk dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkannya dengan tepat.

BACA JUGA: Kunjungi Ponpes di Tulungagung, Atikoh Ganjar Didoakan jadi Ibu Negara

Sejalan dengan ini, Jokowi menegaskan komitmen untuk menambah subsidi pupuk, namun besaran subsidi tersebut masih menunggu kalkulasi dan persetujuan DPR RI. Ganjar Pranowo, dengan pandangannya yang tajam terhadap isu ini, memberikan alternatif solusi yang lebih terarah dan berbasis data, menandakan komitmen untuk membenahi sistem subsidi pupuk yang selama ini terkesan salah sasaran.