Hutang Meningkat? Ini Ini Perlu diketahui

Hila Bame

Tuesday, 07-09-2021 | 19:35 pm

MDN
Dr. Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan RI [Foto: Istimewa]

 

JAKARTA, INAKORAN

Isu hutang selalu menarik perhatian banyak orang terutama para politisi yang berseberangan dengan pemerintah atau katankanlah oposisi dalam sebuah negara. 

Kritikan yang dilontarkan oposisi, perlu sebagai alarm untuk mengingatkan pemerinath agar senantiasa berjalan sesuai dengan kemampuan suatu negara tidak membuatnya menjadi negara yang gagal. 


BACA:  

UU P2 APBN 2020 Disahkan Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan APBN


Adanya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, misalnya penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahahan pangan. Penundaan pembiayaan justru akan mengakibatkan biaya/kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

Kesempatan pembiayaan pembangunan saat ini dioptimalkan untuk menutup gap penyediaan infrastruktur dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih relative tertinggal dibanding negara lain.

Peningkatan IPM dapat dipenuhi antara lain melalui peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Pembiayaan APBN

Utang merupakan Konsekuensi Belanja Negara yang Ekspansif

Kebijakan belanja yang ekspansif dilakukan dengan memprioritaskan belanja produktif pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Besarnya belanja Pemerintah ini untuk memberikan stimulus bagi perekonomian, dan masih belum dapat terpenuhi seluruhnya dari penerimaan negara (Perpajakan, Bea Cukai, PNBP, dan Hibah). Konsekuensi dari selisih kurang antara pendapatan dan belanja negara adalah defisit APBN.

Pendapatan negara terdiri dari Perpajakan, Bea Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah & Dana Desa. Wujud fiskal ekspansif diantaranya melalui percepatan proyek infrastruktur melalui peningkatan belanja K/L, peningkatan dana transfer ke daerah dan dana desa, serta investasi Pemerintah (PMN dan LMAN)

Utang Pemerintah digunakan untuk pembiayaan secara umum (general financing) dan untuk membiayai kegiatan/proyek tertentu.

Untuk pembiayaan umum, utang digunakan antara lain untuk membiayai Belanja produktif dan Penyertaan Modal Negara (PMN). Pemberian PMN memberi ruang gerak yang lebih besar bagi BUMN untuk melakukan leverage jika dibandingkan dengan belanja negara.

Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang

Rasio Utang dibanding Negara Lain

 

Rasio Utang terhadap PDB dibandingkan negara lain, rasio Indonesia jauh lebih rendah dan dengan tren menurun, hal itu menunjukkan debt sustainability yang terjaga.

Penurunan rasio utang Indonesia terhadap GDP dalam sepuluh tahun terakhir juga termasuk yang cukup signifikan dibanding negara lain.

Peringkat utang Indonesia telah mendapatkan peringkat investment grade atau layak investasi dari lima lembaga pemeringkat internasional.

Peringkat Kredit

Peringkat Investment Grade dari lima lembaga Pemeringkat Internasional

Peringkat utang Indonesia telah mendapatkan peringkat investment grade atau layak investasi dari lima lembaga pemeringkat internasional. Ini menunjukkan menunjukan adanya kepercayaan yang tinggi dari dunia internasional kepada perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.

 

KOMENTAR