JK Ingatkan Jokowi, Visi Indonesia Emas 2045 Bakal Gagal Jika Pemilu 2024 Tidak Jujur

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhamad Jusuf Kalla mengingatkan Jokowi soal Visi Indonesia Emas 2045 yang bakal gagal terwujud, jika pemimpin dan aparat negara, tidak sanggup menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024.

Karena itu, ia mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya bisa menjamin penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil.

“Keinginan kita negara harus baik. Juga keinginan pak Jokowi. Bagaimana 2045 baik, tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik. Apabila diberikan contoh yang tidak baik pada 2024, maka menjadi bagian dari ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya”, tegas JK, saat menerima kunjungan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, di kediamannya di Jalan Brawijaya Nomor 6, Jakarta Selatan, Minggu (19/11) petang.

Sebelumnya, ada sejumlah peristiwa yang seakan membenarkan pernyataan JK. Terbaru, pengerahan para perangkat desa dari sejumlah wilayah di Indonesia ke GBK, Minggu (19/11). 

Dalam acara bertajuk Desa Bersatu itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibrang Rakabuming Raka, diundang hadir, sementara pasangan nomor urut 1 dan 3 tidak diundang. Dalam acara itu, para perangkat desa menyampaikan aspirasi ke putra sulung Presiden Joko Widodo itu.   

Kehadiran Gibran menimbulkan pro dan kontra. Direktur hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menilai ajang silahturahmi itu merupakan kampanye terselubung.

Penilaian Ronny ditepis tim TPN Prabowo Gibran. Wakil Ketua Komandan Hukum dan Advokasi TKN Habiburokhman mengatakan Gibran hadir dalam acara tersebut sekadar memenuhi undangan untuk memberikan pandangannya tentang pembangunan desa. 

"Tidak ada dukungan. Tidak ada. Yang ada adalah orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya itu," kata Habib, Senin (20/11).

Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, telah merespons acara yang hanya mengundang Prabowo-Gibran itu. Bagja mengaku akan memanggil panitia acara tersebut secepatnya. Ia menegaskan Kepala Desa dilarang untuk terlibat dalam kampanye.