Laporan Ham AS: China Masih Melanjutkan "Genosida" Terhadap Uyghur

Jakarta, Inakoran

Departemen Luar Negeri AS, Selasa (12/4) mengatakan, China masih melanjutkan tindakan "genosida" terhadap minoritas Muslim Uyghur di wilayah Xinjiang barat jauh China.

Merespon laporan itu, China mengatakan bahwa laporan Ham Amerika penuh dengan kembohongan.

Tahun lalu, laporan AS menyebut bahwa "otoritarianisme akan mengancam hak asasi manusia dan demokrasi,".

Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia tahun 2021, di China dikatakan bahwa "Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi sepanjang tahun terhadap Uyghur yang mayoritas Muslim dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya di Xinjiang."

Frasa yang sama digunakan dalam laporan 2020, yang pertama kali dikeluarkan selama pemerintahan Presiden Joe Biden. Label "genosida" awalnya diterapkan pada hari-hari terakhir pemerintahan sebelumnya di bawah Donald Trump.

Laporan terbaru menambahkan bahwa "kejahatan ini terus berlanjut" dan mengatakan mereka termasuk pemenjaraan sewenang-wenang atau perampasan kebebasan fisik lebih dari 1 juta warga sipil, sterilisasi paksa, aborsi paksa, pemerkosaan dan kerja paksa.

Di Xinjiang, pihak berwenang memperluas kamp interniran untuk Uyghur, etnis Kazakh, dan Muslim lainnya, kata laporan itu, mencatat bahwa sekolah, pabrik, dan penjara yang diubah fungsinya digunakan untuk menahan tahanan dalam beberapa kasus.

China bersikeras dengan mengatakan bahwa apa yang Amerika Serikat sebut kamp interniran adalah pusat pelatihan kejuruan yang didirikan untuk memerangi terorisme dan ekstremisme agama, sementara mendesak Washington untuk tidak ikut campur dalam "urusan dalam negerinya".

Pada hari Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengatakan China "sangat tidak puas dan dengan tegas menentang" laporan AS yang dirancang untuk "memfitnah" negara Asia itu.

Amerika Serikat telah menggunakan hak asasi manusia sebagai "alasan untuk menjatuhkan sanksi pada negara lain serta untuk menekan dan mengancam mereka," kata Zhao kepada wartawan di Beijing, seraya menambahkan bahwa AS harus "melakukan sesuatu yang berguna untuk memperbaiki situasi hak asasi manusianya sendiri."