Mahfud Getol Bicara Korupsi, Pengamat: Harap Tidak Pilih Orang yang Doyan Terima Suap Jadi Pimpinan KPK

JAKARTA, INAKORAN.COM

Pengamat Hukum dan Dosen Universitas Tama Jagakarsa, Dr. Edi Hardum, S.IP., S.H., MH angkat bicara menanggapi kegigihan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berbicara tentang kasus korupsi yang merebak di Tanah Air.

Edi menyebut, ada lima hal yang perlu dilakukan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Pertama, memperluas jangkauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) KPK perlu ditingkatkan.

“[KPK perlu] dirikan cabang di Medan perwakilan Sumatera; di Makassar untuk Sulawesi dan Papua; Bali untuk Bali dan NTB serta NTT; Samarinda untuk Kalimantan,” ungkap Edi kepada Inakoran, Senin (4/12/2023).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Banyak Pejabat Takut Dikejar KPK, Pengamat: Presiden Jangan Ternak Terduga Koruptor

Kedua, mengembalikan posisi KPK menjadi independen, bukan berada di bawah presiden. Para pemimpin KPK perlu dipilih secara selektif.

“Jangan ulangi lagi memilih orang yang doyan terima suap atau suka memeras,” ungkap Advokat di Kantor Edi Hardum and Partners itu.

Ketiga, KPK harus mengawasi kinerja para panitera dan hakim di semua pengadilan. Saat ini perdagangan perkara masih marak di hampir semua pengadilan di Indonesia.

Baca juga: Cerita Mahfud MD Dinasihati Kyai Pesantren: Kalau Jadi Pejabat Jangan Korupsi, Kebutuhanmu Cuma Segitu

Keempat, Presiden dan Wakil Presiden harus tegas kepada Kapolri dan Jaksa agar mereka tidak takut dan tebang pilih memberantas korupsi.

“Siapa pun yang terlibat harus diseret ke muka hukum. Presiden dan Wapres harus melindungi Kapolri dan Jaksa Agung dari tekanan partai politik.”

Kelima, Presiden dan Wakil Presiden ke depan harus benar-benar independen tanpa ada rasa segan atau takut kepada Ketua-ketua partai politik yang mencalonkan mereka.