Manasseh Sogavare: ‘Tidak Akan Ada Pangkalan Militer China di Kepulauan Solomon

Jakarta, Inakoran

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare menegaskan, tidak akan ada pangkalan militer China di Kawasan itu.

Penegasan itu disampaikan Manasseh merespon peringatan Amerika Serikat tentang kemungkinan China membangun pangakalan militernya di negara itu.

Beijing pada hari Selasa mengumumkan penandatanganan pakta kerja sama dengan Solomon. Menurut Beijing, perjanjian tersebut akan memberi pelaung kepada China untuk pengerahan polisi, militer dan personel bersenjata serta dok kapal-kapal negara Asia di pulau-pulau tersebut.

Pernyataan Beijing mendapat respon serius dari Gedung Putih. Dalam kunjungannya ke Solomon, delegasi AS mencatat beberapa "potensi implikasi keamanan regional dari perjanjian antara Solomon dengan China.

Gedung Putih khawatir, perjanjian itu akan berdampak pada Amerika Serikat dan sekutu serta mitra Amerika.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare menegaskan kembali jaminannya bahwa "tidak akan ada pangkalan militer, tidak ada kehadiran jangka panjang, dan tidak ada kemampuan proyeksi kekuatan, seperti yang telah dia katakan secara terbuka.

Amerika Serikat menekankan bahwa mereka akan mengikuti perkembangan dengan berkonsultasi dengan mitra regional. AS juga akan "mempercepat" pembukaan kedutaan besar di Kepulauan Solomon, sambil berjanji untuk memperdalam hubungan bilateral seperti dengan meluncurkan program tentang masalah keamanan maritim dan memajukan inisiatif pada iklim, kesehatan dan hubungan antar-warga.

Pada tahun 2019, Kepulauan Solomon mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Beijing. Hal itu memunculkan kekhawatiran bahwa Beijing akan melakukan militerisasi pos-pos di daerah sengketa di Laut China Selatan.

Selama ini, China sering melakukan serangan ke perairan di sekitar Kepulauan Senkaku, sekelompok pulau kecil di Laut China Timur yang dikendalikan oleh Tokyo tetapi diklaim oleh Beijing.