Menkeu Sebut Indonesia akan Gandeng ADB Rancang Biaya Energi Bersih

Jakarta, Inako

Menteri Keuangan  (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Indonesia siap menerapkan program mekanisme transisi energi (Energy Transition Mechanism/ETM) dengan Asian Development Bank (ADB) dan saat ini sedang dalam proses studi kelayakan.

BACA JUGA: Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 3,51% di Kuartal III-2021

Menurut Menkeu, ETM ini akan menjadi agenda unggulan pada pertemuan The Group of Twenty (G20) tahun 2022 mendatang. Ia menjelaskan  ETM merupakan suatu bentuk pembiayaan campuran atau blended finance yang dirancang untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik bertenaga batubara dan membuka investasi dalam energi bersih.

Lebih lanjut diungkapkannya, Indonesia membutuhkan tiga hal agar pelaksanaan  ETM bisa berlangsung efektif. Pertama, mencari biaya untuk mengurangi aktivitas yang membutuhkan sumber daya batubara termasuk pekerja dan produsen listrik berbasis batubara; kedua,  pembiayaan yang rendah biaya untuk membangun energi terbarukan sebagai respons dari permintaan yang terus bertumbuh; dan ketiga, bauran kebijakan dari perspektif ekonomi politik.

BACA JUGA: Kementerian PUPR Dukung Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Lewat Pembangunan Infrastruktur

Sri Mulyani yakin bahwa penerapan energi bersih akan membuat Indonesia menjadi contoh, baik di kawasan regional maupun global. Menurutnya, ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memitigasi perubahan iklim.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca/emisi karbon sebagai upaya penanggulangan perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global yang perlu ditangani secara bersama semakin menguat baik di tingkat internasional maupun nasional dalam negeri Indonesia

BACA JUGA: Indonesia Perkuat Kerjasama Dalam Manajemen Air di Asia Untuk Hadapi Tantangan Perubahan Iklim

Presiden Joko Widodo optimis bahwa Indonesia akan dapat memenuhi komitmen pada tahun 2030 di dalam Paris Agreement, yaitu pengurangan emisi sebesar 29 %. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Komitmen tersebut kemudian dipertegas menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional 2020 - 2024 dan menjadikan penanganan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional.

BACA JUGA: Wamenkeu Ungkapkan Berbagai Upaya Indonesia Mewujudkan Ekonomi Hijau

“Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan langkah konkret dalam hal pengendalian iklim. Laju deforestasi kita saat ini yang paling rendah selama 20 tahun, tingkat kebakaran hutan berkurang 82 persen. Indonesia juga akan melakukan restorasi sebesar 64 ribu hektare lahan mangrove. Ini sangat penting karena mangrove menyimpan karbon 3-4x lebih besar dibandingkan lahan gambut,” tegas Presiden Jokowi dalam Konferensi Perubahan Iklim Conference of the Parties (COP) ke-26 yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Glasgow, Skotlandia.