Menkeu Ungkap Tantangan Indonesia Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di 2023

JAKARTA, INAKORAN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen di tahun 2023 mendatang.

“Undang-Undang APBN 2023 mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.

Jadi kalau saya bicara 5,3 persen itu karena ada di dalam Undang-Undang APBN 2023.

BACA:  

Menko Airlangga: Inflasi Indonesia Terkendali, Inflasi Eropa 10% (yoy)
 

Namun sama seperti kita melihat setiap tahun, selalu ada upside risk, downside risk.

Geopolitik juga menimbulkan dampak,” ujar Menkeu dalam acara Kompas100 CEO Forum Tahun 2022, Jumat (02/12).

Menkeu menjelaskan tantangan global yang akan dihadapi pada tahun depan. Pertama, ketidakpastian yang muncul dari ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

“Perang bisa menjadi turning point di tahun 2023 kalau kemudian terjadi negosiasi dan kemudian perangnya berhenti,” kata Menkeu.

Tantangan berikutnya berasal dari fenomena harga pangan dan energi yang masih tinggi sehingga meningkatkan inflasi global.

“Momentum pemulihan ekonomi dunia memang kemudian menjadi dimoderasi karena kenaikan inflasi global yang sangat tinggi,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan tantangan yang harus dihadapi adalah kenaikan suku bunga acuan, terutama dari Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve.

Kenaikan interest rate dan pengetatan kebijakan moneter didesain untuk memoderasi sisi permintaan sehingga inflasi tidak bergerak liar.

“Dampak terhadap ekonomi di negara maju mungkin akan terasa sepanjang tahun 2023.

Dampaknya kepada perekonomian kita adalah kalau interest rate tinggi, terjadi capital outflow. Interest rate di dalam negeri. 

Bank Indonesia terpaksa harus juga meng-adjust terhadap tren pressure global ini.

Dampaknya ke dalam perekonomian tahun depan, seberapa resilient investasi kita tetap bisa bertahan dalam kondisi kecenderungan suku bunga akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini,” kata Menkeu.