Walaupun Belum Tunjukkan Arah Koalisi, PDI-P Diyakini Jadi Penentu Arah Pergerakan Konstelasi Pemilu 2024

Timoteus Duang

Tuesday, 02-08-2022 | 11:21 am

Pengurus DPP PDI Perjuangan memberikan keterangan pers di gedung KPU pada Senin (1/8/2022).

JAKARTA, INAKORAN

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi satu-satunya partai politik di parlemen yang belum menentukan arah koalisi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Walaupun demikian, Sekjen Hasto Kristiyanto mengaku tidak khawatir. Hasto meyakini, poros koalisi yang dibangun pada akhirnya ditentukan oleh pasangan capres-cawapres yang diusung.

”Justru PDI-P akan menentukan sebuah konstelasi akan bergerak ke mana,” kata Hasto seusai pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022).

“Kalau di politik luar negeri ada bebas aktif, ada suatu pergerakan yang akan menentukan pergerakan dari bandul politik ada di arah mana, itulah nanti yang akan dilakukan PDI-P.”

Saat ini sudah ada tiga perencanaan poros koalisi yang akan dibangun. Pertama, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Koalisi ini dibentuk oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kedua, Poros yang akan dibentuk oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keduanya akan meresmikan koalisi pada 13 Agustus mendatang.

Ketiga, poros yang akan dibentuk oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiganya saling mengklaim bahwa mereka sudah membangun komunikasi yang intensif untuk membentuk koalisi.

Dengan demikian, dari sejumlah partai politik di parlemen, hanya PDI-P yang belum menunjukkan tanda-tanda akan merapat ke koalisi yang mana.

Namun yang pasti, PDI-P tidak akan bertarung sendirian di Pemilu 2024 nanti, walaupun mereka sudah melewati ambang batas untuk mencalonkan capres-cawapres sendiri.

Hasto menerangkan, PDI-P tetap membangun komunikasi politik untuk membentuk koalisi. Keberadaan Puan Maharani di kursi Ketua DPR sangat berpengaruh dalam melakukan koordinasi dan komunikasi ke fraksi-fraksi di DPR.