Di Hadapan Prabowo, Jokowi Tegaskan Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye

Jakarta, Inakoran.com

Presiden Joko Widodo menyebut presiden memiliki hak di alam demokrasi, termasuk boleh melakukan kampanye dan juga memihak ke salah satu pasangan calon di kontestasi pemilihan presiden.

Hal ini disampaikan Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Rabu (24/01/2024).

“Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak,” kata Jokowi yang saat itu didampingi Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto.

BACA JUGA: Relawan Bala Gibran Pindah ke Gerbong 03, TPD Ganjar-Mahfud DKI: Wajar Sih, Kekecewaan itu Terjadi

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan presiden dan juga para menteri adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Itu sebabnya, tidak ada larangan untuk berkampanye dan memihak. Hanya saja, saat berkampanye, presiden dan menteri tidak boleh memakai fasilitas negara.

“Tapi yang paling penting, pada waktu kampanye gak boleh pakai fasilitas negara. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Menteri juga boleh. Yang mengatur hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” terang Jokowi.

Gelombang kritikan terhadap Presiden Jokowi memang terus mengalir deras karena ia dianggap tidak netral di Pilpres mendatang.

Sekalipun publik berharap ia tetap menjaga netralitas karena statusnya sebagai kepala negara dan pemerintahan, Jokowi disebut-sebut mendukung dan memihak ke Prabowo, yang wakilnya adalah anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Jauh sebelumnya, Jokowi memang terang-terangan menyatakan akan cawe-cawe di Pilpres 2024.

“Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” kata Jokowi di Istana Negara, Snenin (29/05/2024).