DKI Jakarta Amburadul Salurkan Bansos dan BLT

Jakarta, Inako

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pimpinan Gubernur Anies Baswedan dinilai amburadul dalam menyalurkan bantuan sosial kepada warga miskin di Jakarta. Hal tersebut terbukti dari data orang yang menerima bantuan sosial di lapangan.

BACA JUGA:       Wonder Woman Jaman Now Dimasa Sulit Pandemi Covid 19

Data menunjukkan bahwa orang yang sama saja yang menerima bansos dan bantuan langsung tunai (BLT), baik yang disalurkan oleh Pemprov DKI maupun yang lansung disalurkan oleh Pemerintah Pusat. Padahal sasaran bantuan tersebut mesti menyasar orang yang berbeda dan tepat sasaran.

BACA JUGA:  Viral, PSBB Kosambi Membuat Gerah Pihak Aparatur Pemerintah, Kedapatan Warga Pemegang Kartu keluarga Sejahtera Belum Mendapatkan Bantuan Pemerintah

Tiga orang Menteri Jokowi yang langsung menyerang Anies tidak becus menyalurkan banso dan BLT adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

BACA JUGA: Kementerian PUPR Salurkan Bansos 56.125 Kantung di 34 Provinsi Secara Serentak

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020), Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah pusat memutuskan menanggung bansos dalam bentuk sembako dan bantuan sosial tunai (d/h) atau BLT  di Jakarta. Walaupun, anggaran awal diproyeksikan ada di daerah.

Simak video Inatv dan jangan lupa klik "subscribe and like" menuju Indonesia maju.

"Jabodetabek sembako dan BLT yang diberikan itu juga pemerintah pusat. PMK [Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan] yang DKI (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) cover 1,1 juta warganya, nggak punya anggaran dan minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya," kata Sri Mulyani.

BACA JUGA: Cegah Tumpah Tindih, Pemkab Validasi Data Penerima Bansos Corona

BACA JUGA: Anies Akan Cabut Izin Usaha 200 Perusahaan di DKI Jakarta

Ia pun mempertanyakan apakah penyebaran sembako dan BLT itu sudah selesai dan tepat sasaran atau belum.

Selain Menkeu, Menteri Sosial Juliari Batubara juga menyatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.

BACA JUGA: Anies Siap Ciduk Warga yang Nongkrong di Jalan untuk Dibawa ke GOR

Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Lalu ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI. Akibatnya terjadi kekacauan di lapangan

Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy juga turut serta menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan terkait data program bansos yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas pandemi Covid-19.