Ganjar Siap Jelaskan Strategi Modernisasi Alutsista di Debat Capres

Jakarta, Inako

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadirkan pendekatan unik dalam merancang strategi modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di tengah keterbatasan keuangan negara. Dalam persiapan menjelang debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 7 Januari 2024, Ganjar siap untuk memaparkan rencana modernisasi alutsista yang inovatif.

BACA JUGA: Ganjar-Mahfud  Tingkatkan Perhatian pada Cyber Security di Debat Ketiga

Debat capres kali ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ganjar, dengan percaya diri, menyatakan bahwa ia memiliki strategi yang akan diungkapkan pada kesempatan tersebut.

"Kita tunggu dalam debat besok," kata Ganjar, saat ditemui di Jepara, Jawa Tengah, Selasa (2/12/2024).

Sebelumnya, Ganjar telah membahas pentingnya modernisasi alutsista dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Menurutnya, modernisasi alutsista harus diiringi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat.

BACA JUGA: Ganjar-Mahfud Janjikan Pekerjaan Ringan dan Sederhana Bagi Lansia yang Masih Ingin Bekerja

"Persiapan di darat, laut, dan udara harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kita perlu memastikan bahwa penggunanya juga siap untuk mengoperasikan peralatan tersebut. Jika kita bicara tentang transisi alutsista, maka transisinya harus sejalan dengan perkembangan teknologi alutsista yang semakin modern," ungkap Ganjar, memberikan gambaran mengenai filosofi modernisasi alutsista yang diusungnya.

Tak hanya membahas modernisasi, Ganjar juga mengangkat isu penting terkait industri pertahanan dalam negeri. Ia menilai bahwa Indonesia telah mampu memproduksi alutsista secara mandiri, sebuah pencapaian yang patut terus didukung.

BACA JUGA:  Kelangkaan Pupuk di Indonesia dan Pentingnya Program Kartu Sakti Ganjar-Mahfud

"Dalam menghadapi kebutuhan yang tinggi, lebih baik kita memiliki produksi dalam negeri. Namun, tentu saja kita harus mempertimbangkan kepentingan politik luar negeri yang berkaitan dengan kondisi nasional kita," jelas Ganjar.