Guru Honorer PAUD Di Pedalaman Wondama Butuh Perhatian Serius

“Tolong kalau bisa gaji dibayarkan sesuai peraturan yaitu tiga bulan sekali. Jangan terlambat lagi, karena selama ini kami mendapatkan gaji empat sampai enam bulan sekali. Itupun tidak terima full,"

Wasior, Inako –

Sejumlah guru honorer yang mengajar di sejumlah lembaga Pendidikan Usia Dini dan Taman Kanak-kanak (PAUD/TK) di wilayah pedalaman Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat sungguh memprihatinkan. 

Sebagaina guru di PAUD dan TK daerah itu masih berstatus sebagai tenaga honorer. Untuk membiayai kehidupan harian, mereka hanya mengandalkan upah atau gaji sebagai guru honorer yang jauh dari cukup dan itupun pembayarannya selalu terlambat. 

“Tolong kalau bisa gaji dibayarkan sesuai peraturan yaitu tiga bulan sekali. Jangan terlambat lagi, karena selama ini kami mendapatkan gaji empat sampai enam bulan sekali. Itupun tidak terima full," ungkap Sofia Fifi Hommy, guru TK/PAUD yang bertugas di Distrik Soug Wepu.

Menurut Sofia, bukan setiap bulan atau pertiga bulan, mereka malah lebih sering menerima gaji pada bulan keempat. Tidak jarang enam sekali baru mereka menerima honor. Ironisnya lagi, upah yang mereka terima pun tidak utuh. Sebagian diantaranya disunat untuk berbagai alasan yang tidak mereka mengerti.

Keluhan itu disampaikan Sofia dalam pertemuan Majelis Rakyat Papua Provonsi Papua Barat (MRP-PB) dengan Pemkab Teluk Wondama terkait persoalan honorer K-2 (kategori dua) tambahan di aula Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) di Wasior, belum lama ini

Hadir dalam pertemuan itu Bupati Bernadus Imburi bersama Kepala BKD Ujang Waprak. Dari MRP-PB, ada Maxi Ahoren selaku ketua lembaga kultural orang Papua itu bersama dua anggota yang merupakan perwakilan Teluk Wondama yakni Flora Rumbekwan dan Yopi Suabey.

Sofia yang sudah dua tahun bertugas di kampung Reyob, Distrik Soug Wepu mengungkapkan, akibat keterlambatan pembayaran gaji, dia bersama rekan-rekannya yang bertugas di daerah terpencil terpaksa berhutang ke kios-kios untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Dan saat gaji kami dapat, tidak cukup untuk kami bayar utang, karena harus dibagi untuk kebutuhan lain. Untuk itu dengan segenap hati kami mohon kalau bisa dibedakan gaji honorer yang berada di kota dengan yang ada di pulau-pulau,"ucap Sofia.

Dalam aspirasi guru honorer PAUD/TK yang dia bacakan, pihaknya juga meminta agar ada tambahan kuota dalam penerimaan CPNS 2018 khusus untuk formasi guru PAUD/TK. 

Alasannya, jumlah guru honorer PAUD/TK jauh lebih banyak dari guru honorer lain yang bertugas di jenjang SD, SMP maupun SMA/sederajat. Mereka juga memohon ada SK bupati untuk memastikan status kepegawaian mereka juga untuk pembuatan NUPTK.

“Banyak lembaga PAUD/TK yang berstatus yayasan khususnya di pulau-pulau dan pedalaman negeri ini yang bersedia mengorbankan keluarga bahkan mengambil risiko yang sangat besar untuk membangun dan membentuk karakteristik generasi penerus bangsa dan sampai sekarang masih berstatus honorer non Pemda, “ imbuh Sofia.