Hanya Empat BUMN yang Akan Mendapat PMN 2023, Salah Satunya PT PLN

Timoteus Duang

Thursday, 08-09-2022 | 16:01 pm

MDN

 

JAKARTA, INAKORAN.COM

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan sepuluh BUMN sebagai calon penerima penyertaan modal negara (PMN) untuk tahun 2023. Namun hanya empat yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai penerima PMN, yaitu PT Hutama Karya (Persero), PT PLN (Persero), Defend ID, dan AirNav Indonesia.

 

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa selain menolak enam BUMN, Kemenkeu juga tidak menyetujui secara penuh besaran dana yang diajukan untuk keempat BUMN penerima PMN.

“Ini yang kemarin kita coba bicarakan lagi dengan Kementerian Keuangan,” ujar Erick Thohir seusai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

PT Hutama Karya hanya menerima PMN sebesar Rp 28,90 Triliun dari pengajuan sebesar Rp 30,56. Dana tersebut akan dialokasikan untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sampai ke Jambi.

Defend ID hanya mendapat dana sebesar Rp 1,75 Triliun dari total Rp 3 Triliun yang diajukan. Menurut Erick, PMN ini akan dialokasikan untuk menjaga cash flow holding. Saat ini BUMN ini menerima banyak pesanan pembuatan alat-alat pertahanan.

 


Baca juga

Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Menko Airlangga Adakan Pertemuan Bilateral dengan Perwakilan Dagang AS


 

"Termasuk beberapa pesawat terbang yang diorder bahkan ada yang diorder dari luar negeri sebenarnya dari UAE. Memang tentu dalam kita terima order kita perlu jaga juga cashflownya ini," ucap Erick.

AirNav Indonesia akan menerima PMN sebesar Rp 660 Miliar dari Rp 790 Miliar yang diajukan. Erick mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk pembaruan sistem radar.

"Apalagi kita sudah kerja sama regional dengan Singapura, tidak mungkin kita tidak memperbarui sistem radar kita secara menyeluruh, ini termasuk dari perbatasan juga yang dilakukan.”

Hanya pengajuan PMN untuk PT PLN (Persero) saja yang dikabulkan secara penuh, yakni sebesar Rp 10 triliun. Dengan demikian, program penugasan jaringan listrik dan program listrik desa pun masih bisa terus berjalan.

 

KOMENTAR