JAKARTA , INAKORAN

Pemerintah Indonesia mengusulkan kepada parlemen pada hari Jumat asumsi yang sedikit lebih kuat untuk mata uang rupiahnya dan imbal hasil obligasi 10 tahun yang lebih rendah pada tahun 2024, kata menteri keuangannya.

Pemerintah melihat perdagangan rupiah dalam kisaran 14.700 hingga 15.300 per dolar dan imbal hasil obligasi 10 tahun rata-rata antara 6,49 persen hingga 6,91 persen tahun depan, kata Sri Mulyani Indrawati.

BACA:  Tukang Jagal Wowon Serial Killer, 60 tahun

Menteri mengatakan penyesuaian dilakukan di tengah kinerja perdagangan positif yang telah surplus sejak pertengahan 2020, dan arus masuk modal yang sedang berlangsung.

“[Faktor-faktor] itu yang menjadi dasar dukungan bagi rupiah untuk tetap stabil,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat.

Rupiah telah muncul sebagai mata uang dengan kinerja terbaik di Asia, menguat sekitar 4 persen terhadap dolar AS sepanjang tahun ini.

Sri Mulyani sebelumnya mengatakan pada April rupiah diperkirakan akan diperdagangkan dalam kisaran 14.800 hingga 15.400 per dolar pada 2024, sedangkan rata-rata imbal hasil obligasi 10 tahun diperkirakan berkisar antara 6,5 ​​persen hingga 7,4 persen.

Ia menambahkan, pemerintah juga menyesuaikan asumsi lifting minyak dan gas 2024 masing-masing pada kisaran 597.000-652.000 barel per hari dan 999.000-1,054 juta barel setara minyak per hari.

Pemerintah mengasumsikan harga minyak mentah dalam kisaran $75 hingga $85 per barel tahun depan, kata Sri Mulyani.

Terlepas dari perubahan asumsi, pemerintah akan bertujuan untuk menjaga defisit anggarannya dalam kisaran 2,16 persen hingga 2,64 persen dari produk domestik bruto (PDB), di bawah target 2023 sebesar 2,84 persen dari PDB, katanya.

Pada 2024, Sri Mulyani mengatakan pengeluaran pemerintah akan diarahkan antara lain untuk menyelesaikan proyek-proyek utama negara yang tersisa, termasuk pembangunan ibu kota baru, dan menyelenggarakan pemilihan parlemen dan presiden pada Februari.

Presiden Joko Widodo diperkirakan akan memberikan proposal anggaran 2024 yang lebih rinci kepada parlemen pada bulan Agustus dan anggota parlemen diharapkan memberikan suara untuk menyetujuinya beberapa bulan setelahnya.