Pemerintah Libatkan Jenderal Dudung dalam Penyelesaian Masalah Migor, Anggota DPR: Terlalu Berlebihan

JAKARTA, INAKORAN

Dalam rangka mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran, pemerintah melibatkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman.

Langkah pemerintah tersebut kemudian dikritik oleh anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Mulyanto menilai, keterlibatan Dudung dalam persoalan minyak goreng terlalu berlebihan. Apalagi itu sama sekali bukan tupoksinya.

“Terlalu berlebihan kalau KASD ikut campur soal migor. Selain bukan tupoksinya, keterlibatan KSAD dalam hal ini bisa membuat   takut dan terteror,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis malam, 2 Juni 2022.

Baca juga

Mendagri Dilaporkan ke Ombudsman RI atas Dugaan Maladministrasi Penentuan Penjabat Kepala Daerah

Mulyanto menambahkan, hal yang paling dibutuhan di lapangan adalah pengawasan dengan pendekatan keamanan, bukan pengawasan dengan pendekatan pertahanan.

Menurut dia, pedagang di pasaran itu tidak memainkan harga. Permainan harga itu justeru terjadi di tingkat produsen dan distributor besar. Maka terlalu berlebihan jika yang dilibatkan untuk keamanan adalah TNI.

“Pedagang di pasar mana bisa memainkan harga di pasaran. Mereka hanya jual berdasarkan harga yang ditetapkan produsen dan distributor besar. Jadi salah sasaran kalau pemerintah menerjunkan pasukan TNI, apalagi dipimpin KSAD langsung, ke pasar-pasar,” kata Mulyanto.