Prabowo Soroti Anggaran Belanja ATK Kementerian/Lembaga Tembus Rp 44,4 Triliun

Sifi Masdi

Wednesday, 08-01-2025 | 11:23 am

Ilustrasi Alat Tulis Kantor (ATK) [ist]

Jakarta, Inakoran

Belanja alat tulis kantor (ATK) kementerian dan lembaga (K/L) Indonesia mencatat angka yang mencengangkan, yakni mencapai Rp 44,4 triliun. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Rabu, 8 Januari 2025.

Dasco menjelaskan bahwa pengeluaran untuk ATK di seluruh kementerian dan lembaga hanya untuk belanja saja.

"Yang saya kemarin ikuti adalah pengeluaran ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp 44,4 triliun. Hanya belanja saja," ungkap Dasco.

Anggaran yang terbilang besar ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan dana publik, di tengah banyaknya kebutuhan mendesak lainnya yang harus diatasi oleh pemerintah.

Pengamat: Biaya Makan Gizi Gratis Pakai Duit Pribadi Prabowo Berpotensi Penyalahgunaan Wewenang

Pemerintah Siapkan Impor Gandum untuk Pakan Ternak

Sri Mulyani: Defisit APBN 2024 Terjaga, Namun Penerimaan Pajak Tak Penuhi Target

Presiden Prabowo Subianto pun tidak tinggal diam. Ia menekankan pentingnya melakukan efisiensi anggaran di berbagai stakeholder. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Prabowo berencana untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pengeluaran anggaran, termasuk belanja ATK yang dianggap tidak efisien.

"Belanja yang tidak efisien itu menjadi sorotan. Presiden Prabowo bakal segera melakukan efisiensi anggaran," tegas Dasco. Langkah ini diharapkan dapat mengalihkan dana ke sektor-sektor yang lebih produktif dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Selain mengevaluasi belanja ATK, Dasco juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan memfokuskan perhatian pada proyek strategis nasional (PSN). Evaluasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.

"Evaluasi ini utamanya untuk proyek yang dinilai tak menguntungkan perekonomian Indonesia," tambah Dasco.

Selain itu, dalam agenda percepatan pendapatan negara, Prabowo juga tengah mendata usaha perkebunan kelapa sawit. Sebagai ketua harian DPP Gerindra, Dasco menekankan pentingnya memaksimalkan pendapatan negara melalui pengenaan pajak di industri tersebut.

"Misalnya, mengumpulkan lahan-lahan sawit yang selama ini sengaja tidak didata, sengaja kemudian hasilnya banyak tetapi pajaknya tidak dibayar," tuturnya.

Prabowo berharap dengan melakukan pendataan dan penegakan pajak yang lebih ketat, hasil yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan rakyat dan menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, langkah-langkah tersebut tidak tanpa tantangan. Dasco mengingatkan bahwa mungkin akan ada ketidakpuasan di kalangan beberapa pihak jika Prabowo mengambil tindakan tegas, termasuk melibatkan aparat penegak hukum seperti KPK dan kejaksaan dalam mengawasi proyek-proyek besar.

"Dan banyak juga yang tidak happy kalau nanti misalnya Pak Prabowo agak keras dalam pendampingan-pendampingan di kementerian lembaga," katanya.