Prabowo Targetkan Hemat Anggaran Capai Rp 306,69 Triliun: Sektor Pariwisata Makin Terseret

Sifi Masdi

Friday, 24-01-2025 | 12:48 pm

Presiden Prabowo Subianto [ist]

Jakarta, Inakoran

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun dalam rangka meningkatkan efisiensi dan pengelolaan anggaran.

Langkah ini mencakup pemangkasan belanja perjalanan dinas dan uang honor di Kementerian/Lembaga (KL) serta pemerintah daerah (Pemda). Namun, keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap sektor-sektor vital, terutama pariwisata yang tengah berjuang untuk bangkit pasca-pandemi.

Penghematan anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang ditandatangani oleh Prabowo pada 22 Januari 2025. Dalam instruksi tersebut, Prabowo menyampaikan dua langkah utama: pertama, pemangkasan anggaran belanja KL sebesar Rp 256,1 triliun, dan kedua, pengurangan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.

Harga Bitcoin Turun: Trump Tak Sebutkan Bitcoin Dalam Perintah Eksekutif

Rencana Donald Trump Naikkan Tarif Impor Rugikan Ekspor Indonesia

Luhut Pandjaitan: Implementasi Sistem Coretax Bisa Tambah Penerimaan Negara Hingga Rp 15 Triliun

Meskipun penghematan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, Prabowo menegaskan bahwa pemangkasan anggaran hanya akan dilakukan pada belanja yang tidak begitu mendesak, seperti perjalanan dinas. Belanja untuk gaji pegawai dan bantuan sosial tetap menjadi prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk menjaga kesejahteraan masyarakat sambil tetap berupaya mengelola keuangan negara.

Namun, keputusan untuk melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mengapa pemangkasan dilakukan di tengah kebutuhan dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, berkomentar bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan Prabowo mungkin wajar, namun harus jelas tujuannya.

"Prabowo memiliki banyak program yang membutuhkan dana besar. Jika penghematan ini hanya untuk makan siang gratis, maka defisit akan melebar, yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Ronny.

Dampak ke Sektor Pariwisata

Salah satu sektor yang paling mungkin terpengaruh oleh kebijakan pemangkasan ini adalah pariwisata. Ronny mencatat bahwa pengurangan anggaran perjalanan dinas dapat menghambat pertumbuhan sektor ini. Perjalanan dinas biasanya menjadi sumber pendapatan bagi industri perhotelan dan restoran, sehingga pemangkasan anggaran ini dapat berdampak negatif pada daya tarik pariwisata di daerah.

Kebijakan serupa yang pernah diterapkan oleh Presiden Joko Widodo, di mana anggaran perjalanan dinas dipotong hingga 50 persen, mendapat protes keras dari pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Mereka mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap industri yang sangat bergantung pada kunjungan bisnis dan perjalanan dinas.

"Bisnis transportasi, perhotelan, restoran, dan pariwisata akan terganggu oleh pengurangan biaya ini. Wisatawan dalam negeri yang biasanya berasal dari perjalanan dinas akan berkurang, sehingga ini berisiko," ungkap Ronny.

Perubahan penggunaan anggaran ini juga berpotensi mengubah struktur ekonomi yang telah disusun sejak tahun lalu. Jika sebelumnya pemerintah ingin mengandalkan sektor jasa, dengan penghematan anggaran ini, alokasi dana mungkin harus dialihkan ke sektor lain. Hal ini dapat mengurangi kontribusi sektor jasa terhadap pertumbuhan ekonomi, yang selama ini menjadi tumpuan pengembangan ekonomi nasional.

"Belanja pemerintah memiliki porsi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika pengeluaran untuk sektor jasa berkurang, maka dampaknya akan terasa di seluruh perekonomian," jelas Ronny.